PAN Mau Gabung Pemerintah Tanpa Syarat, Kalau Ditolak Tak Masalah

Partai Amanat Nasional melalui ketua umumnya, Zulkifli Hasan secara gamblang mendukung pemerintahan kedua Joko Widodo tanpa syarat.
Jaffry Prabu Prakoso
Jaffry Prabu Prakoso - Bisnis.com 23 Juli 2019  |  12:28 WIB
PAN Mau Gabung Pemerintah Tanpa Syarat, Kalau Ditolak Tak Masalah
Presiden Joko Widodo (kanan) menerima kedatangan Ketua MPR yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (22/5/2019). - ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

Bisnis.com, JAKARTA — Partai Amanat Nasional melalui ketua umumnya, Zulkifli Hasan secara gamblang mendukung pemerintahan kedua Joko Widodo tanpa syarat. Ini sebagai bentuk menghormati kedaulatan rakyat.

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Bara Hasibuan mengatakan bahwa partainya mendukung Jokowi tanpa embel-embel dan timbal balik apapun. Oleh karena itu, jangan dianggap PAN ingin dapat bagian kekuasaan juga karena soal itu sepenuhnya hak presiden.

Presiden pula yang memutuskan apakah butuh partai tambahan untuk mendukung dari luar yang mengusungnya sebagai calon presiden, termasuk PAN.

“Tapi kalau dianggap tidak butuh, itu juga haknya. Jadi kami sadar dengan kenyataan tersebut. Jadi kami tidak mengajukan conditions apa-apa,” katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (23/7/2019).

Sementara itu Bara tidak sepakat dengan pembagian kekuasaan 45:55 seperti yang diajukan Ketua Dewan Kehormatan PAN, Amien Rais. Baginya, koalisi Prabowo-Sandi sudah bubar sehingga itu bukan sikap resmi kelompok.

“Jadi sekarang partai-partai menentukan arahnya sendiri, bukan kelompok. Jadi klo ide 55:45 masih bernegosiasi atas nama kelompok, sekarang ini kan komunikasi dengan Jokowi dan partai-partai koalisi Jokowi ya sebagai individu. Jadi ide itu memang misleading,” jelasnya.

Sebelumnya Amien membeberkan isi pertemuannya dengan Prabowo beberapa pekan lalu terkait pertemuan antara Prabowo dengan Jokowi. Di situ, Amien bicara soal syarat rekonsiliasi yaitu kesepakatan program Indonesia dan pembagian porsi 55:45.

“Kalau itu disepakati, misalnya disepakati, ayo bagi 55-45, itu masuk akal. Kalau sampai disepakati berarti rezim ini balik kanan, sudah jalan akalnya,” katanya, Sabtu (20/7/2019).

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
partai amanat nasional, Pilpres 2019

Editor : Miftahul Ulum

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top