Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengusulkan kepada Presiden terpilih Joko Widodo untuk memberikan jatah menteri kepada partai pendukung sesuai perolehan suara. Partai Nasional Demokrat mendunung pernyataan JK tersebut.
Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Johnny G Plate mengatakan bahwa komentar Kalla (JK) bukan hanya representasi partai, tapi juga non partai. Meski ada hal lain juga yang disampaikan.
“Misalnya representasi wilayah, representasi kelompokkan, dan seterusnya. Saya kira apa yang disampaikan oleh JK sebagai politisi senior, sebagai tokoh nasional yang juga senior, itu layak juga jadi masukan yang layak untuk Jokowi,” katanya di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (12/7/2019).
Meski masukkan Kalla bagus, Johnny menjelaskan bahwa hak memutuskan pembagian menteri ada pada Jokowi dan KH Ma'ruf Amin sebagai kepala negara. Nasdem mendukung penuh apa yang dilakukan keduanya.
“Kami khususnya Nasdem menghormati betul hak prerogatif presiden. Untuk menentukan tiga hal itu, struktur kabinet, nomenklatur kabinet, dan anggota kabinet, itu betul-betul diskresi presiden,” jelasnya.
Sebelumnya JK selain menyarankan pembagian kursi yang adil kepada partai pendukung, Jokowi disarankan mempertimbangangkan keselarasan wilayah, suku, agama, dan politik. Jadi, menteri dipilih bukan hanya untuk partai.
Baca Juga
“Itulah baru bisa terjadi suatu yang dapat didukung semua pihak, didukung oleh seluruh rakyat,” jelasnya, Kamis (11/7/2019).
