Kenapa Menteri Desa Jadi Incaran Partai Koalisi Jokowi?

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi adalah pos yang hanya diminati oleh PKB pada 2014. Tetapi sekarang pos ini akan menjadi favorit anggota koalisi Jokowi. Kenapa?
Newswire
Newswire - Bisnis.com 11 Juli 2019  |  14:51 WIB
Kenapa Menteri Desa Jadi Incaran Partai Koalisi Jokowi?
Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024, Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin didampingi pimpinan partai Koalisi Indonesia kerja berjalan meninggalkan ruang konferensi pers di gedung KPU, Jakarta, Minggu (30/6/2019). KPU resmi menetapkan Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024. - ANTARA /Nova Wahyudi

Bisnis.com, JAKARTA - Pengamat politik Ray Rangkuti memperkirakan sejumlah pos kementerian yang terkait langsung dengan hajat hidup masyarakat banyak, termasuk Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, akan menjadi perebutan partai pendukung.

"Sejak 2010, kementerian yang' basah' tidak hanya terkait kementerian ekonomi, tapi juga kementerian yang terkait langsung dengan hajat publik, seperti Kementerian Desa," kata Ray dalam diskusi bertema "Menakar Isyarat Calon Kabinet Jokowi", di Jakarta, Kamis (11/7/2019).

Pernyataan Ray tentang kementerian Desa sebagai kementerian "basah", dalam arti adanya peluang partai politik untuk menjaga sekaligus memupuk basis massa melalui program kementerian tersebut.

Dia mengatakan program pengucuran dana desa oleh Kementerian Desa, dapat menyita perhatian publik yang positif, khususnya masyarakat di desa-desa,sehingga akan berimbas positif bagi partai yang berhasil menempatkan kadernya sebagai menteri di sana.

Ray mengatakan pada periode pemerintahan Jokowi yang pertama, Kementerian Desa hanya diminati Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), karena PKB menurutnya ingin menjaga basis massa pemilih yang mayoritas tinggal di desa.

Pada periode pemerintahan ke depan, dia memperkirakan PDI Perjuangan juga akan ikut meminati kementerian tersebut, sebab PDIP belum memiliki figur yang cukup kuat untuk dicalonkan sebagai presiden tahun 2024, sehingga butuh memupuk basis massa yang lebih kuat.

Adapun Golkar, menurutnya, akan tetap meminati sektor kementerian yang berkaitan dengan masyarakat menengah ke atas, sebagai basis massanya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
koalisi partai, Kementerian Desa

Sumber : Antara

Editor : Akhirul Anwar

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top