Syafruddin Temenggung Bebas : Putusan Kasasi Hakim MA Tidak Bulat Jadi Celah KPK

Sejak tadi malam, Syafruddin Temenggung yang divonis 15 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sudah keluar dari Rumah Tahanan (Rutan) KPK
Ilham Budhiman
Ilham Budhiman - Bisnis.com 10 Juli 2019  |  08:18 WIB
Syafruddin Temenggung Bebas : Putusan Kasasi Hakim MA Tidak Bulat Jadi Celah KPK
Mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung (kedua kanan) meninggalkan Rutan Kelas 1 Jakarta Timur Cabang Rutan KPK, Jakarta, Selasa (9/7/2019). - ANTARA/Sigid Kurniawan

Kabar24.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melihat celah untuk mengajukan upaya hukum luar biasa karena putusan hakim Mahkamah Agung tidak bulat.

Upaya KPK itu sebagai bentuk tanggapan atas putusan kasasi yang memenangkan terdakwa kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Syafruddin Temenggung.

Sejak tadi malam, Syafruddin Temenggung yang divonis 15 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sudah keluar dari Rumah Tahanan (Rutan) KPK.

Komisioner KPK Saut Situmorang mengatakan bahwa ada beberapa hal yang disorot KPK terkait putusan MA.

Menurutnya, tiga orang majelis hakim kasasi memiliki pendapat yang berbeda. 

Ketua Majelis Salman Luthan menyatakan sependapat dengan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menjatuhkan vonis bersalah pada terdakwa Syafruddin Temenggung karena terbukti melakukan korupsi.

Sedangkan Hakim Anggota I Syamsul Rakan Chaniago mengatakan bahwa perbuatan Syafruddin merupakan perbuatan perdata bukan pidana.

Sementara Hakim Anggota II, Mohamad Askin menyatakan bahwa perbuatan terdakwa Syafruddin merupakan perbuatan administrasi.

Saut mengatakan sejauh ini tidak ada informasi dari MA terkait adanya unsur kerugian keuangan negara Rp4,58 triliun dan pihak lain yang diperkaya dalam perkara ini tidak terbukti. 

"Apalagi ada penegasan bahwa perbuatan terdakwa terbukti sebagaimana didakwakan kepadanya," kata Saut saat menggelar konferensi pers, Selasa (977/2019) malam.

Namun demikian, Saut memastikan lembaga antirasuah menghormati institusi peradilan dan sesuai dengan hukum yang berlaku maka KPK akan melakukan sejumlah hal. 

Menurutnya, KPK tetap akan berupaya semaksimal mungkin untuk mengembalikan dugaan kerugian keuangan negara Rp4,58 triliun.

Selain itu, penanganan perkara dengan tersangka Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim akan tetap berjalan. 

"Tindakan untuk memanggil saksi-saksi, tersangka dan penelusuran aset akan menjadi concern KPK," katanya. 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
KPK, kasus blbi, blbi, Sjamsul Nursalim

Editor : Stefanus Arief Setiaji

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top