Kabar24.com, JAKARTA — Ahli pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin dalam sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, Heru Widodo, siap-siap kembali ke Mahkamah Konstitusi.
Namun, peran Heru kali ini bukan sebagai ahli, melainkan sebagai kuasa hukum dari pihak yang berperkara dalam sengketa hasil Pileg 2019.
Lulusan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) tersebut mendapatkan surat kuasa dari DPP Partai Golkar.
Dia akan membela calon anggota legislatif (caleg) Golkar, Ivan Doly, yang menggugat hasil Pileg 2019 di Daerah Pemilihan DKI Jakarta III. Selain akan melawan termohon Komisi Pemilihan Umum (KPU), Heru berpotensi berhadapan dengan mantan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana alias Haji Lulung sebagai pihak terkait.
Berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara KPU, kader Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut diproyeksikan sebagai satu dari delapan anggota DPR utusan Dapil DKI Jakarta III. Pasalnya, PAN memperoleh 123.537 suara pada Pileg 2019 sehingga berhak atas satu kursi DPR.
Jatah PAN diperoleh berdasarkan pembagian kursi kedelapan dengan menggunakan metode konversi Sainte Lague. Kursi itu diperuntukkan buat Lulung yang memperoleh 69.782 suara, terbanyak di antara delapan caleg PAN.
Namun, Golkar keberatan dengan penghitungan suara partai politik di Dapil DKI Jakarta III. Berdasarkan penetapan KPU, Golkar memperoleh 80.414 suara atau satu setrip di bawah PAN sehingga tidak mendapatkan jatah kursi DPR.
Heru Widodo mengklaim perolehan suara kliennya tidak sesuai dengan hasil penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS). Seharusnya, menurut dia, Golkar mengumpulkan 135.628 suara, sedangkan PAN 119.451 suara.
“Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini,” tulis Heru dalam petitum keempat sebagaimana dikutip dari berkas permohonan, Selasa (2/7/2019).
Sebagai alternatif petitum, Heru meminta kepada MK untuk memerintahkan penghitungan suara ulang di seluruh TPS Dapil DKI Jakarta III dengan membuka formulir C1-Plano. Jika tidak dikabulkan pula, pemohon meminta MK untuk menginstruksikan pemungutan suara ulang (PSU) di seantero TPS Dapil DKI Jakarta III.
Permohonan Golkar telah diregistrasi pada Senin (1/7/2019) kemarin dalam Perkara No. 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Selanjutnya, MK akan menyerahkan salinan permohonan kepada termohon dan pihak terkait.
Kedekatan Heru dengan Golkar sempat disinggung oleh Bambang Widjojanto, kuasa hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno, dalam sidang pemeriksaan perkara sengketa hasil Pilpres 2019, Jumat (21/6/2019). Ketika itu, Bambang menanyakan apakah Heru anggota Golkar.
“Bukan. Hanya pernah menjadi hakim Mahkamah Partai selama periode 1 tahun,” jawab Heru.
PEROLEHAN SUARA DAN KURSI PARPOL PILEG 2019 DAPIL DKI JAKARTA III
Partai Politik | Versi KPU | Kursi | Versi Golkar | Kursi |
Partai DemokrasiIndonesiaPerjuangan | 669.652 | 3 | 644.774 | 3 |
Partai Gerindra | 344.131 | 1 | 339.631 | 1 |
Partai Keadilan Sejahtera | 295.143 | 1 | 293.893 | 1 |
Partai SolidaritasIndonesia* | 245.667 | 0 | 244.167 | 0 |
Partai Nasdem | 151.908 | 1 | 139.908 | 1 |
Partai Demokrat | 133.666 | 1 | 133.666 | 1 |
Partai AmanatNasional | 123.537 | 1 | 119.451 | 0 |
Partai Golkar | 80.414 | 0 | 135.628 | 1 |
Partai KebangkitanBangsa | 78.548 | 0 | 71.548 | 0 |
Partai PersatuanIndonesia | 62.891 | 0 | 62.891 | 0 |
Partai PersatuanPembangunan | 40.749 | 0 | 40.749 | 0 |
Partai Berkarya | 24.933 | 0 | 24.933 | 0 |
Partai Bulan Bintang | 20.730 | 0 | 20.730 | 0 |
Partai Hanura | 15.821 | 0 | 15.821 | 0 |
Partai GerakanPerubahanIndonesia | 4.729 | 0 | 4.729 | 0 |
Partai Keadilan dan PersatuanIndonesia | 2.957 | 0 | 2.957 | 0 |
Total | 2.295.476 | 8 | 2.295.476 | 8 |
*Tidak dapat kursi karena tak lolos ambang batas parlemen
Sumber: KPU, MK, 2019, diolah
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
