Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Petugas KPPS Mahasiswa, KPU Siap Gandeng Perguruan Tinggi

Universitas Gadjah Mada merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum agar kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS ada juga dari mahasiswa. Ini untuk meminimalisir korban seperti pemilu 2019.
Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengenakan busana tradisional dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 17, Sukoharjo, Malang, Jawa Timur, Kamis (25/4/2019)./ANTARA-Ari Bowo Sucipto
Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengenakan busana tradisional dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 17, Sukoharjo, Malang, Jawa Timur, Kamis (25/4/2019)./ANTARA-Ari Bowo Sucipto

Bisnis.com, JAKARTA — Universitas Gadjah Mada merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum agar kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS ada juga dari mahasiswa. Ini untuk meminimalisir korban seperti pemilu 2019.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra mengatakan bahwa ide tersebut bagus. Yang jadi pertanyaannya apakah ada universitas yang mau menyumbangkan mahasiswa.

“Ada tidak kampus yang kemudian memberikan 3 SKS untuk mereka misalnya? Atau ada poin khusus kalau jadi anggota KPPS mereka akan dapat apa” katanya di Gedung KPU, Jakarta (1/7/2019). 

Ilham menjelaskan bahwa sampai saat ini belum ada kampus yang berkomitmen seperti itu. Akan tetapi KPU siap bekerja sama apabila ada universitas yang menawarkan diri.

“Tapi untuk membuat kebijakan seperti itu kan ranahnya kampus, universitas. Kan KPU ga bisa bilang untuk ada mahasiswa jadi anggota KPPS,” jelasnya.

Universitas Gadjah Mada (UGM) sebelumnya membuat kajian apa penyebab ratusan petugas KPPS meninggal dunia. Salah satu usulan rekomendasi agar mahasiswa dilibatkan pada pemilu.

Tim Peneliti Kajian UGM Abdul Gaffar Karim mengatakan bahwa penggunaan mahasiswa adalah cara kontribusi universitas paling memungkinkan dalam mengawal demokrasi dan berbiaya murah.

Segala kemungkinan ini rencananya akan diterapkan pada pemilihan kepala daerah serentak 2020 sebagai uji coba.

“Kami akan memulai di DIY [Yogyakarta] karena lokasi UGM di DIY. Kami akan mulai dari situ agar bisa menyimpulkan dengan akurat apa sebenarnya pola-pola agar problematika serupa tidak terjadi lagi,” ucapnya, Selasa (25/6/2019).


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Editor : Rustam Agus
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper