Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Indonesia dan DPR didesak membuka informasi dan melibatkan publik dalam perundingan perjanjian perdagangan bebas, salah satunya adalah Indonesia-EU Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA).
Permintaan ini dikarenakan perundingan-perundingan perdagangan bebas diangap dilakukan secara tertutup dan tidak transparan, sehingga publik tidak dapat mengakses dan menganalisis dampak yang akan ditimbulkan .
Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ) Rachmi Hertanti mengkaim bahwa bukti pemerintah tidak transparan dan melibatkan publik dalam perundingan FTA adalah ketika merundingkan CEPA dengan Uni Eropa di Jakarta 17-21 Juni 2019.
“Perundingan IEU CEPA ke-8 yang dilaksanakan minggu lalu di Jakarta jauh dari pantauan publik. Bahkan DPR tidak mengetahui jika pemerintah Indonesia sedang berunding oleh Uni Eropa mengenai kerja sama perdagangan dan investasi yang komprehensif [CEPA]”, katanya, Jumat (28/6/2019).
Perjanjian CEPA (kerja sama ekonomi komprehensif) merundingkan puluhan bab yang akan menurunkan tarif, membuka pasar Indonesia untuk produk Eropa dan sebaliknya, membuka pasar sector jasa untuk suplier asing, mengubah beberapa aturan perundangan di bidang investasi, serta hak kekayaan intelektual.
Rachmi mengatakan bahwa soal persoalan defisit neraca perdagangan menjadikan Pemerintah Indonesia gagal fokus dalam perundingan FTA. Selama ini, tuturnya, perundingan kerja sama ekonomi hanya dilihat dari bagaimana hasilnya akan menaikkan ekspor komoditas Indonesia di pasar negara partner.
Padahal FTA merupakan perjanjian yang komprehensif, yang komitmennya tidak hanya menurunkan tarif barang ekspor dan impor tetapi juga akan mengubah berbagai perundangan yang akan berdampak pada kehidupan masyarakat secara luas.
“Sangat disayangkan, pemerintah selama ini telah gagal fokus hanya melihat FTA dari kepentingan ekspor saja yang sebenarnya terbukti tidak akan naik siginifikan jika tidak dibarengi dengan perubahan struktural dalam strategi kebijakan perdagangan Indonesia, khususnya daya saing Indonesia.”
Namun, lanjutnya, satu hal yang pasti terjadi setelah ditandatangani adalah perubahan bahan peraturan perundang-undangan nasional untuk disesuaikan dengan perjanjian. Menurutnya, hal itu berdampak terhadap kepentingan rakyat.
Dia mencontohkan dua bab yang selalu menjadi ancaman di setiap perundingan FTA atau CEPA terutama dengan mitra negara-negara maju, seperti Jepang, dan Uni Eropa, yaitu bab investasi dan hak kekayaan intelektual.
Untuk bab investasi, Rachmi menyebutkan Indonesia telah menandatangani perjanjian bilateral investasi dengan mira dagang utama di Uni Eropa. Bahkan aturan dalam Bab Investasi ini dilengkapi dengan mekanisme yang membuka peluang investor asing menggugat Pemerintah Indonesia di lembaga arbitrase Internasional.
“Bab investasi ikut dirundingkan di dalam CEPA, di mana kita sudah punya banyak pengalaman merugikan dari aturan perlindungan investasi, yakni kita digugat investor asing, dan ini mengancam kedaulatan negara. Walau pun kita menang di beberapa kasus, tetapi tetap saja kita tidak dapat mengeksekusi putusan arbitrase internasional. Pengalaman kasus melawan Churchill Mining harus jadi pelajaran bagi kita semua,” pungkasnya.
