2 Juta Orang Ikuti Aksi Damai Tuntut Pemimpin Hong Kong Carrie Lam Mundur

Posisi Carrie Lam sebagai pemimpin eksekutif Hong Kong digoyang publik yang tak setuju dengan rencananya memberlakukan RUU Ekstradisi.
Annisa Margrit
Annisa Margrit - Bisnis.com 17 Juni 2019  |  08:53 WIB
2 Juta Orang Ikuti Aksi Damai Tuntut Pemimpin Hong Kong Carrie Lam Mundur
Pengunjuk rasa membawa spanduk dalam aksi damai besar-besaran meminta pemimpin eksekutif Hong Kong Carrie Lam untuk mundur dan menghapus RUU Ekstradisi di Hong Kong, China, Minggu (16/6/2019). - Reuters/Athit Perawongmetha

Bisnis.com, JAKARTA -- Tekanan terhadap pemimpin eksekutif Hong Kong Carrie Lam untuk mundur semakin tinggi seiring berlanjutnya aksi turun ke jalan oleh warga kota pelabuhan tersebut.

Dalam aksi lanjutan pada Minggu (16/6/2019), diproyeksi ada 2 juta orang yang ikut serta menuntut Lam untuk mengundurkan diri.

"Pemerintahannya tidak bisa menjadi pemerintahan yang efektif dan akan menjadi amat sangat sukar untuk dilanjutkan," ujar anggota Partai Demokratis James To kepada RTHK, seperti dilansir Reuters, Senin (17/6).

Aksi unjuk rasa besar-besaran ini dipicu oleh rencana Lam untuk memberlakukan RUU Ekstradisi, yang akan memungkinkan tersangka kriminal untuk diterbangkan ke China daratan dan menjalani sidang di sana. Meski pengelola administratif Hong Kong telah menunda penerapan regulasi tersebut dan meminta maaf kepada publik, tapi warga Hong Kong menilai penundaan tersebut berarti RUU kontroversial itu masih ada.

Walaupun ada jutaan warga Hong Kong yang berpartisipasi dalam unjuk rasa kemarin, tapi situasinya berjalan damai. Polisi yang berjaga pun tidak membawa perlengkapan anti huru hara, berbeda dengan yang terjadi pada pekan lalu.

Dalam unjuk rasa pada Rabu (12/6), polisi menembakkan peluru karet dan gas air mata kepada para pengunjuk rasa. Situasi tersebut membuat sejumlah kantor dan bank memutuskan libur.

Kondisi itu juga membuat khawatir dunia internasional karena Hong Kong merupakan salah satu hub finansial dunia.

Hong Kong menganut sistem "One Country, Two Systems" sejak kembali ke pangkuan Beijing pada 1997, setelah diserahkan oleh Inggris. Meski warganya menikmati kebebasan yang lebih luas dibandingkan warga China daratan, tapi sistem pemerintahan dan hukumnya tetap berada di bawah China.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
hong kong

Sumber : Reuters

Editor : Annisa Margrit

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top
Tutup