Kamp Xinjiang Disorot, China Klaim Capai Kesepakatan Anti Terorisme dengan PBB

Kepala Kantor Anti Terorisme PBB Vladimir Voronkov telah mengunjungi China pada pertengahan Juni 2019.

Annisa Margrit - Bisnis.com

Minggu, 16 Juni 2019 | 13:45

Beberapa pekerja berjalan di luar pagar lokasi yang secara resmi disebut sebagai pusat edukasi vokasional di Dabancheng, Xinjiang, Wilayah Otonomi Uighur, China, Selasa (4/9/2018)./Reuters-Thomas Peter

Bisnis.com, JAKARTA -- China mengklaim telah mencapai kesepakatan dengan PBB terkait kerangka anti terorisme.

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) China mengatakan Vladimir Voronkov, diplomat senior Rusia yang mengepalai Kantor Anti Terorisme PBB, mengunjungi Xinjiang, yang disebut sebagai lokasi penahanan sekitar 1 juta warga etnis Uighur dan warga Muslim China lainnya.

Reuters melansir Minggu (16/6/2019), Kemenlu China menyampaikan Voronkov telah mengunjungi Beijing dan Xinjiang pada 13-15 Juni serta bertemu dengan sejumlah diplomat senior Negeri Panda, termasuk Wakil Menteri Luar Negeri (Menlu) China Le Yucheng.

"[Kedua pihak] Membicarakan banyak hal terkait situasi anti terorisme internasional dan kerja sama anti terorisme antara China dengan PBB, serta mencapai konsensus bersama," demikian disampaikan Kemenlu China.

Kemenlu China menambahkan China dan dunia harus berdiri bersama melawan teror dan Beijing mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh Kantor Anti Terorisme PBB.

Kunjungan Voronkov ini dilakukan sebelum kepala urusan HAM PBB Michelle Bachelet menyambangi Negeri Panda. Bachelet telah berkali-kali mendorong China untuk memberikan akses kepada PBB untuk menyelidiki berbagai laporan orang hilang dan penahanan, terutama yang dialami warga Muslim di Xinjiang.

Kedatangan Voronkov juga diwarnai keberatan oleh sejumlah negara Barat. Deputi Menlu AS John Sullivan bahkan menyampaikannya langsung kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Antonio Guterres.

"Beijing terus menggambarkan kampanye penuh tekanan yang dilakukannya terhadap warga Uighur dan Muslim lainnya sebagai upaya anti terorisme yang legal, padahal tidak," ujarnya, Jumat (14/6).