Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Hong Kong Tangguhkan Pembahasan RUU Ekstradisi, Beijing Menghormati

Pemerintah pusat China di Beijing menghormati keputusan pemerintah daerah administrasi khusus Hong Kong yang menangguhkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Ekstradisi seiring dengan unjuk rasa besar-besaran dalam tiga hari terakhir.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 15 Juni 2019  |  22:55 WIB
Unjuk rasa penentang RUU ekstradisi di Hong Kong, Rabu (12/6/2019). - Reuters
Unjuk rasa penentang RUU ekstradisi di Hong Kong, Rabu (12/6/2019). - Reuters

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah pusat China di Beijing menghormati keputusan pemerintah daerah administrasi khusus Hong Kong yang menangguhkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Ekstradisi seiring dengan unjuk rasa besar-besaran dalam tiga hari terakhir.

"Juru bicara Dewan Negara urusan Hong Kong dan Makau telah merilis penangguhan itu. Kami menyatakan dukungan, rasa hormat, dan pengertian terhadap keputusan pemerintah Hong Kong," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Geng Shuang dalam keterangan tertulisnya di Beijing, Sabtu (15/6/2019).

Beijing akan tetap mendukung Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam dan jajaran pemerintahannya sesuai dengan hukum dan menjunjung tinggi kesejahteraan dan stabilitas masyarakat kepulauan itu.

Menurut Geng, hak dan kebebasan masyarakat Hong Kong telah dijamin sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Saya ingin menekankan bahwa Hong Kong adalah daerah administrasi khusus di bawah China dan murni menjadi urusan dalam negeri China yang tidak boleh diganggu oleh negara, organisasi, atau individu mana pun," katanya.

Carrie Lam telah mengumumkan penangguhan pembahasan RUU Ekstradisi di kotanya, Sabtu, setelah protes yang berujung kericuhan pada tiga hari terakhir.

Selain melakukan evaluasi, pemerintahannya juga akan menjalin komunikasi lagi dengan berbagai elemen masyarakat sekaligus mendengarkan beberapa pihak lain terkait persoalan tersebut.

Ribuan masyarakat Hong Kong turun ke jalan untuk memprotes amandemen undang-undang pidana karena membuka kemungkinan pelaku kejahatan di Hong Kong akan diadili di China.

Terkait dengan aksi massa tersebut, Konsulat Jenderal RI di Hong Kong mengeluarkan imbauan kepada seluruh warga negara Indonesia di Hong Kong agar menjauhi lokasi unjuk rasa di kawasan Causeway Bay, Admiralty, dan Central. 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

china hong kong

Sumber : Antara

Editor : Akhirul Anwar
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top