Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Diduga Korupsi, Eks Presiden Sudan Segera Dibawa ke Pengadilan

Intelijen militer menemukan berkoper-koper uang di rumah mantan Presiden Sudan Omar al-Bashir.
Annisa Margrit
Annisa Margrit - Bisnis.com 16 Juni 2019  |  09:35 WIB
Omar al-Bashir ketika masih menjabat sebagai Presiden Sudan dan hadir di hadapan Komite Dialog Nasional di Istana Kepresidenan di Khartoum, Sudan, Jumat (5/4/2019). - Reuters/Mohamed Nureldin Abdallah
Omar al-Bashir ketika masih menjabat sebagai Presiden Sudan dan hadir di hadapan Komite Dialog Nasional di Istana Kepresidenan di Khartoum, Sudan, Jumat (5/4/2019). - Reuters/Mohamed Nureldin Abdallah

Bisnis.com, JAKARTA -- Mantan Presiden Sudan Omar al-Bashir akan segera dibawa ke pengadilan atas tuduhan korupsi.
 
Kepala Kejaksaan Agung Sudan Alwaleed Sayed Ahmed Mahmoud mengatakan sang mantan presiden akan dibawa ke meja hijau setelah periode keberatan selama sepekan yang diajukannya habis. Selain itu, 41 eks pejabat pemerintah juga tengah diselidiki atas dugaan gratifikasi.
 
"Sebanyak 41 kasus kriminal telah dibuka terkait rezim terdahulu dan langkah-langkah yang diperlukan untuk menangkap serta menyelidikinya akan rampung pada pekan depan," paparnya seperti dilansir dari Reuters, Minggu (16/6/2019).
 
Bashir akhirnya lengser setelah berbulan-bulan berlangsung unjuk rasa di seluruh negeri, yang dipicu oleh krisis ekonomi dan naiknya harga roti. 
 
Sumber Reuters menuturkan intelijen militer yang memeriksa rumah Bashir menemukan koper-koper berisi uang lebih dari US$351.000 dan 6 juta euro, serta 5 juta pound Sudan.
 
Bashir juga didakwa terlibat dalam pembunuhan atas para pengunjuk rasa dan kejaksaan memerintahkan dirinya diperiksa terkait dugaan pencucian uang serta pendanaan teroris.
 
Di luar itu, komite khusus yang dibentuk oleh Dewan Militer untuk menyelidiki respons atas aksi damai rakyat di pusat Khartoum pada Juni 2019, menemukan bahwa ada beberapa pejabat militer yang bertanggung jawab. Unjuk rasa besar di luar Kementerian Pertahanan itu menjadi perhatian utama para demonstran yang meminta militer menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah sipil.
 
"Komite menyimpulkan bahwa beberapa pejabat militer dengan berbagai pangkat bertanggung jawab dalam pembersihan lokasi unjuk rasa," demikian laporan komite tersebut yang disiarkan di stasiun televisi nasional Sudan.
 
Komite itu melanjutkan bahwa para pejabat militer yang diduga bertanggung jawab bukanlah bagian dari tim yang bertugas atas unjuk rasa tersebut.
 
Tidak disebutkan apakah ada sanksi yang akan dijatuhkan kepada mereka. Namun, dalam kesempatan terpisah, juru bicara Dewan Militer mengungkapkan bahwa beberapa di antaranya sudah berada di tahanan.
 
Tim medis dari pihak oposisi menyebutkan 118 orang terbunuh dalam "pembersihan" tersebut. Adapun pihak militer mengklaim korban tewas tak lebih dari 61 orang.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

sudan

Sumber : Reuters

Editor : Annisa Margrit
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top