Bisnis.com, JAKARTA -- Mantan Presiden Sudan Omar al-Bashir akan segera dibawa ke pengadilan atas tuduhan korupsi.
Kepala Kejaksaan Agung Sudan Alwaleed Sayed Ahmed Mahmoud mengatakan sang mantan presiden akan dibawa ke meja hijau setelah periode keberatan selama sepekan yang diajukannya habis. Selain itu, 41 eks pejabat pemerintah juga tengah diselidiki atas dugaan gratifikasi.
"Sebanyak 41 kasus kriminal telah dibuka terkait rezim terdahulu dan langkah-langkah yang diperlukan untuk menangkap serta menyelidikinya akan rampung pada pekan depan," paparnya seperti dilansir dari Reuters, Minggu (16/6/2019).
Bashir akhirnya lengser setelah berbulan-bulan berlangsung unjuk rasa di seluruh negeri, yang dipicu oleh krisis ekonomi dan naiknya harga roti.
Sumber Reuters menuturkan intelijen militer yang memeriksa rumah Bashir menemukan koper-koper berisi uang lebih dari US$351.000 dan 6 juta euro, serta 5 juta pound Sudan.
Bashir juga didakwa terlibat dalam pembunuhan atas para pengunjuk rasa dan kejaksaan memerintahkan dirinya diperiksa terkait dugaan pencucian uang serta pendanaan teroris.
Di luar itu, komite khusus yang dibentuk oleh Dewan Militer untuk menyelidiki respons atas aksi damai rakyat di pusat Khartoum pada Juni 2019, menemukan bahwa ada beberapa pejabat militer yang bertanggung jawab. Unjuk rasa besar di luar Kementerian Pertahanan itu menjadi perhatian utama para demonstran yang meminta militer menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah sipil.
"Komite menyimpulkan bahwa beberapa pejabat militer dengan berbagai pangkat bertanggung jawab dalam pembersihan lokasi unjuk rasa," demikian laporan komite tersebut yang disiarkan di stasiun televisi nasional Sudan.
Komite itu melanjutkan bahwa para pejabat militer yang diduga bertanggung jawab bukanlah bagian dari tim yang bertugas atas unjuk rasa tersebut.
Tidak disebutkan apakah ada sanksi yang akan dijatuhkan kepada mereka. Namun, dalam kesempatan terpisah, juru bicara Dewan Militer mengungkapkan bahwa beberapa di antaranya sudah berada di tahanan.
Tim medis dari pihak oposisi menyebutkan 118 orang terbunuh dalam "pembersihan" tersebut. Adapun pihak militer mengklaim korban tewas tak lebih dari 61 orang.
Baca Juga
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
