Bisnis.com, KARUIZAWA – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar selaku Ketua Delegasi Indonesia untuk bidang lingkungan hidup dalam pertemuan G20 Ministerial Meeting on Energy Transitions and Global Environment for Sustainable Development di Karuizawa Jepang menegaskan komitmen dan langkah sistematis Indonesia pada sektor lingkungan hidup dan energi.
“Bagi Indonesia, hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat dan baik adalah hak yang dijamin oleh Undang-undang Dasar, melalui mandat untuk pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan dimana pada saat yang sama menjamin pertumbuhan ekonomi. Pelaksanaan mandat tesebut diwujudkan melalui berbagai kebijakan dan program aksi,” ujar Siti Nurbaya dalam keterangan resmi, Sabtu (15/6/2019).
Dalam pertemuan tersebut, selain Menteri LHK Siti Nurbaya, hadir juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan selaku Ketua Delegasi bidang energi.
Dalam forum G20 ini, ada dua topik yakni lingkungan hidup dan transisi energi yang kemudian disatukan dalam joint session. Setelah joint session, masing-masing sektor, Menteri LHK dan Menteri ESDM masuk dalam sesi terpisah.
Pertemuan Tingkat Menteri G20 yang berlangsung di Karuizawa 15-16 Juni 2019 tersebut mengintegrasikan pembahasan isu lingkungan hidup dan isu energi merupakan gagasan Pemerintah Jepang, selaku Presiden G20, mengusung tema “a Virtuous Cycle of Environment and Growth” dan mengangkat elemen inovasi energi, sampah plastik di laut serta adaptasi dan kerentanan infrastruktur terhadap perubahan iklim.
Terkait dengan perubahan iklim, NDC Indonesia tidak hanya berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca, namun secara paralel dan seimbang juga mengupayakan ketahanan nasional melalui adaptasi terhadap dampak perubahan iklim.
Berbagai program aksi melalui pengelolaan yang kolaboratif dengan para pemangku kepentingan, transformasi menuju pendekatan lansekap dalam pengelolaan sumberdaya hutan, perhutanan sosial, promosi efisiensi energi, serta pengelolaan sampah dengan pendekatan ekonomi sirkular.
Lebih lanjut, Menteri Siti Nurbaya menggarisbawahi bahwa harmoni antara pembangunan ekonomi dan lingkungan hidup adalah pondasi dasar konstitusi Indonesia. Untuk itu, Indonesia telah mengeluarkan kebijakan pembangunan rendah karbon dan ekonomi pada Maret tahun ini serta mengarusutamakan aspek perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan ke dalam rencana pembangunan dan anggaran nasional.
Terkait dengan energi, pada 2050 China akan meninggalkan batubara secara total, sedangkan Jerman pada 2038. Sama dengan Inggris, Jerman menargetkan zero emission pada 2050.
Dalam konteks ini, Indonesia sebagai negara kepulauan mendorong diversifikasi energi yg dapat diakses masyarakat di kawasan yang terisolasi dan pulau-pulau kecil.
Hal ini sedang dibahas dan didiskusikan oleh KLHK dan Kementerian ESDM untuk mendapatkan pilihan energi dengan harga terjangkau masyarakat sesuai dengan UU.
Sementara itu, Menteri ESDM Ignsius Jonan selaku Ketua Delegasi Energi dalam joint session meeting, menegaskan bahwa prinsip “no one left behind” sangat penting dalam transisi energi dan pembangunan berkelanjutan, mengingat transformasi energi perlu dilakukan secara cermat karena menyangkut kemampuan dan keterjangkauan masyarakat.
“Ada faktor nilai dan harga yang harus dipertimbangkan terkait dengan beban anggaran negara dan harga produk, dalam hal ini energi listrik,” kata Jonan.
Pada tingkat menteri dan tingkat eselon 1, KLHK dan ESDM secara intensif melakukan diskusi tentang hal ini. Menteri LHK Siti Nurbaya juga akan mendalami lagi Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) serta strategi dan kebijakan dalam dokumen-dokumen kerja Dewan Energi Nasional.
