Sidang Gugatan Pilpres Digelar Jumat 14 Juni, KPU Bantul Ikut Kirimkan Alat Bukti ke MK

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bantul turut mengirimkan alat bukti untuk memperkuat KPU RI dalam menghadapi sidang gugatan calon presiden dan wakil presiden di Mahkamah Konstitusi (MK).
Ujang Hasanudin
Ujang Hasanudin - Bisnis.com 13 Juni 2019  |  17:46 WIB
Sidang Gugatan Pilpres Digelar Jumat 14 Juni, KPU Bantul Ikut Kirimkan Alat Bukti ke MK
Sejumlah personel Brimob Polri mengikuti Apel Konsolidasi Operasi Ketupat Jaya 2019 dan Kesiapan PAM Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Mahkamah Konstitusi (MK) di Lapangan Monas, Jakarta, Kamis (13/6/2019). - ANTARA FOTO/ Risyal Hidayat

Bisnis.com, BANTUL —Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bantul turut mengirimkan alat bukti untuk memperkuat KPU RI dalam menghadapi sidang gugatan calon presiden dan wakil presiden di Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua KPU Bantul, Didik Joko Nugroho mengatakan pengiriman alat bukti untuk sidang sengketa pilres di MK merupakan permintaan dari KPU RI. Menurut dia ada banyak kabupaten dan kota yang diminta mengirimkan bukti, termasuk salah satunya Bantul.

“Kami siapkan lebih kurang tiga kontainer [boks plastik ukuran sekitar 60 x 40 sentimeter] alat bukti berupa dokumen hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat kabupaten sampai tingkat desa. Semuanya dokumen pemilihan presiden,” kata Didik, di sela-sela halalbihalal di Pendopo Parasamya, kompleks Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bantul, Kamis (13/6/2019).

Tiga boks bukti tersebut sudah dikirimkan melalui KPU DIY dan dilanjutkan ke KPU RI untuk menghadapi sidang sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang rencananya dimulai pada Jumat (14/6). Selain mengirimkan bukti dokumen, Didik menyatakan semua komisioner KPU bantul juga stand by di kantor untuk mengantisipasi jika ada permintaan bukti dokumen tambahan dari KPU RI.

Salah satu komisioner KPU Bantul, Mestri Widodo menambahkan semua dokumen sebanyak tiga boks yang dikirim asli tersegel, mulai dari berita acara penetapan hasil perolehan suara, daftar hadir, bukti penerimaan hasil dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
mahkamah konstitusi, Pilpres 2019

Editor : Sutarno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top