Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Facebook, Twitter, Instagram, dan WhatsApp Tak Akan Diperlambat Saat Pengumuman Hasil Gugatan Pilpres

Menteri Koodinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan bahwa pemerintah kemungkinan tidak akan membatasi jaringan media sosial.
Jaffry Prabu Prakoso
Jaffry Prabu Prakoso - Bisnis.com 11 Juni 2019  |  06:42 WIB
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto (kiri) berjalan untuk memberikan keterangan kepada media di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (10/6/2019). - ANTARA/Sigid Kurniawan
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto (kiri) berjalan untuk memberikan keterangan kepada media di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (10/6/2019). - ANTARA/Sigid Kurniawan

Bisnis.com, JAKARTA – Pembacaan putusan gugatan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terkait dengan hasil penghitungan suara pemilihan presiden dijadwal paling lambat 28 Juni. Kemungkinan aksi akan terjadi lagi.

Menteri Koodinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan bahwa pemerintah kemungkinan tidak akan membatasi jaringan media sosial.

“Insyaallah, tidak ada. Tapi juga kita mengimbau ke masyarakat jangan sampai membiarkan berita-berita yang negatif yang kemudian menyerang opini publik itu kita biarkan,” katanya di Gedung Menko Polhukam, Jakarta, Senin (10/6/2019).

Sebelumnya pada aksi 21 dan 22 Mei lalu pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika membatasi jaringan untuk beberapa media sosial.

Saat itu Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, dan YouTube diperlambat untuk mengunggah dan mengunduh foto serta video.

Wiranto menjelaskan bahwa pembatasan itu bermaksud untuk mencegah cepat beredarnya berita bohong sehingga mengacaukan opini publik.

Baca Juga : Harga Emas Hari Ini

“Itu kan juga membuat tidak nyaman dan tidak aman dan memprovokasi masyarakat untuk berbuat sesuatu yang negatif,” jelasnya.

Oleh karena itu, Wiranto berharap tidak ada kerusuhan jika ada aksi pada 28 Juni nanti. Prabowo-Sandi juga diminta menerima setiap putusan yang dibacakan Mahkamah Konstitusi (MK).

Di sisi lain pemerintah juga bakal mengantisipasi penggerakan massa dari luar Jakarta.

“Bagaimana kita mencoba untuk melakukan suatu pencegahan pengaliran massa ke Jakarta. Itu juga kita lakukan dalam rangka pengamanan Jakarta, ya. Itu terus menerus,” ucap Wiranto.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Pilpres 2019
Editor : M. Taufikul Basari
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top