Pemimpin Hong Kong Tak Akan Ubah RUU Ekstradisi

RUU ekstradisi telah menghasilkan pertentangan yang luar biasa luasnya mulai dari kalangan para pelaku bisnis dan pengacara hingga yang yang pro- demokrasi dan kelompok-kelompok pemuka agama.
John Andhi Oktaveri
John Andhi Oktaveri - Bisnis.com 10 Juni 2019  |  14:55 WIB
Pemimpin Hong Kong Tak Akan Ubah RUU Ekstradisi
Protes meminta pihak berwenang membatalkan RUU ekstradisi yang diusulkan untuk memungkinkan tersangka yang dicari di daratan China dikirim melintasi perbatasan negara untuk diadili, Senin (10/6/2019). - Reuters

Bisnis.com, JAKARTA – Pemimpin Hong Kong pro-Beijing mengatakan tidak memiliki rencana untuk membatalkan pengesahan RUU kontroversial yang memungkinkan ekstradisi warganya ke daratan China sehari setelah aksi demo menentang produk legislatif tersebut.

“Ini adalah undang-undang yang sangat penting yang akan membantu menegakkan keadilan dan juga memastikan bahwa Hong Kong akan memenuhi kewajiban internasionalnya dalam hal kejahatan lintas batas dan transnasional,” kata Chief Executive Hong Kong, Carrie Lam seperti dikutip ChannelNewsAsia.com, Senin (10/6).

RUU ekstradisi telah menghasilkan pertentangan yang luar biasa luasnya mulai dari kalangan para pelaku bisnis dan pengacara hingga yang yang pro- demokrasi dan kelompok-kelompok pemuka agama.

Demonstrasi kemarin menjadi puncak kemarahan selama berminggu-minggu dalam komunitas bisnis, diplomatik, dan hukum, yang takut akan melemahnya otonomi hukum Hong Kong dan sulitnya memastikan perlindungan peradilan dasar di Cina daratan.

Lebih dari sejuta pendemo turun ke jalan-jalan kemarin hingga dini hari tadi. Jumlah itu dua kali lebih banyak dari aksi demonstrasi pada tahun 2003 ketika 500.000 orang turun ke jalan untuk menentang rencana pemerintah memberlakukan hukum keamanan nasional yang lebih ketat.

Akan tetapi dalam komentar pertamanya sejak demonstrasi massal, Lam mengatakan tidak punya rencana untuk mengubah kata-kata undang-undang saat ini. Apalagi menariknya dari pembahasan di Dewan Legislatif.

“Pembahasan RUU itu akan berlanjut hingga sidang kedua pada 12 Juni,” katanya.

Lam membantah mengabaikan reaksi publik yang besar dan mengatakan pemerintahannya telah membuat konsesi besar untuk memastikan kebebasan warga kota. Menurutnya, warga Hong Kong akan dilindungi dan perlindungan hak asasi manusia rancangan undang-undang tersebut memenuhi standar internasional.

“Saya dan tim saya tidak mengabaikan pandangan apa pun yang diungkapkan pada undang-undang yang sangat penting ini. Kami telah mendengarkan dan mendengarkan dengan penuh perhatian,” katanya.

Sementara itu, Kepala Sekretariat Pemerintahan Hong Kong, Matthew Cheung mengatakan bahwa pemerintah telah memperbaiki seluruh RUU untuk menunjukkan telah menanggapi tuntutan publik.

“Saya berharap bahwa di Dewan Legislatif, semua orang dapat melanjutkan diskusi dengan cara yang jujur, damai dan rasional dan terus menindaklanjuti masalah ini,” kata Cheung.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
hong kong

Editor : M. Taufikul Basari

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top