Jokowi Bertemu AHY, Partai Koalisi Terbuka dengan Bergabungnya Parpol Lain

Kemungkinan merapatnya Partai Demokrat ke koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menjawab keputusan tersebut berada di tangan Jokowi.
Amanda Kusumawardhani
Amanda Kusumawardhani - Bisnis.com 03 Mei 2019  |  15:33 WIB
Jokowi Bertemu AHY, Partai Koalisi Terbuka dengan Bergabungnya Parpol Lain
Presiden Joko Widodo (kanan) menerima kunjungan Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (2/5/2019). - ANTARA/Wahyu Putro A

Kabar24.com, JAKARTA — Partai-partai pendukung koalisi Joko Widodo-Ma'ruf Amin menyambut positif atas pertemuan antara Jokowi dengan Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, Kamis (3/5/2019) kemarin.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan bahwa silaturahmi AHY dengan Jokowi merupakan sebuah awal yang baik. Tak hanya itu, pertemuan tersebut juga diakuinya bakal meredakan tensi politik pascaperhelatan akbar pemilihan umum 17 April lalu.

“Saya rasa silaturahmi awal itu baik karena itu kita berharap menata politik ke depan, inikan tentu perlu dukungan parlemen yang kuat. Dan saat sekarang kan koalisi sudah sekitar 60%,” ujarnya di Istana Negara, Jumat (3/5/2019).

Ketika dikonfirmasi mengenai kemungkinan merapatnya Partai Demokrat ke koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin, Airlangga menjawab keputusan tersebut berada di tangan Jokowi.

“Inikan merapatnya masih menunggu hasil resmi tanggal 22 nanti, jadi kita tunggu hasil saja,” ujarnya singkat.

Tak jauh berbeda, politisi PDIP Puan Maharani menambahkan keputusan tersebut juga harus mempertimbangkan pendapat para anggota partai koalisi. Secara umum, dia mengaku cukup terbuka dengan semua kemungkinan yang ada.

Pada saat yang sama, politisi PDIP Pramono Anung menjelaskan dari hasil sementara yang terlihat pada quick count pilpres 2019, sudah bisa terlihat peta konfigurasi pendukung pemerintahan ke depan.

“Sehingga bayangan terhadap sistem pemerintahan yang kuat sudah ada di depan mata karena Presidennya dan partai pendukung utamanya itu kebetulan pada koalisi yang sama. Sehingga apakah kemudian ada tambahan atau enggak, itu kewenangan sepenuhnya ada pada Presiden,” tekannya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
Jokowi, partai golkar, koalisi, puan maharani, airlangga hartarto

Editor : Stefanus Arief Setiaji

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top
Tutup