KPK: Pendapatan Pemkot/Pemkab Jabar harus Terpantau Online

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta kabupaten/kota di Jawa Barat membuat sistem online yang bisa memantau arus pendapatan dari berbagai sektor.
Wisnu Wage Pamungkas
Wisnu Wage Pamungkas - Bisnis.com 29 April 2019  |  18:36 WIB
KPK: Pendapatan Pemkot/Pemkab Jabar harus Terpantau Online
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan (kanan) dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. - Bisnis/Wisnu Wage Pamungkas

Bisnis.com,BANDUNG—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta kabupaten/kota di Jawa Barat membuat sistem online yang bisa memantau arus pendapatan dari berbagai sektor.

Dorongan ini terimplementasi melalui penandatangan kerja sama dengan seluruh kepala daerah di Jabar di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (29/4/2019) yang dihadiri Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dan Gubernur Jabar Ridwan Kamil serta 27 kepala daerah.

Basaria mengatakan KPK berharap dengan membangun sistem tersebut maka pendapatan daerah itu bisa ditingkatkan.

“Selain itu pajak-pajak ini bisa diawasi semua terekap langsung masuk ke bank daerah yang ada di bank BJB dalam hal ini," paparnya Senin (29/4/2019).

Menurutnya pendapatan yang masuk melalui Bank BJB nantinya bisa dimonitoring oleh pemda secara real time. Karenanya diperlukan pembuatan sistem terpadu secara online yang bisa dilihat cukup dengan smartphone saja.

Basaria mencontohkan Pemkot Makassar yang sudah sukses menerapkan sistem tersebut. Kepala daerah bisa melihat secara real time pertembuhan pendapatan melalui sistem berbasis aplikasi.

"Ke depan semua pendapatan itu bisa diawasi oleh kepala daerah melalui sistem, bahkan di dalam handphonenya bisa diawasi langsung. Setiap saat berapa real time yang pertumbuhan yang ada. Jadi kepala daerah bisa tau dalam kepala kekayaannya berapa," tuturnya.

Menurutnya sejauh ini optimalisasi pendapatan di level Pemprov Jabar sudah cukup baik. Namun, langkah yang sama perlu diikuti oleh kabupaten/kota.

Sistem ini menurutnya bukan perkara rawan kebocoran namun lebih pada potensi yang ada bisa tergarap maksimal. Selama ini dinilai Basaria pencatatan pendapatan dilakukan secara manual yang memungkinkan angkanya  bisa berkurang. 

“Pengawasannya juga mungkin kurang baik. Ada daerah daerah tertentu yang harusnya bisa menjadi pendapatan daerah, mungkin itu pantai, mungkin ada tempat gedung yang bisa dimanfaatkan untuk menjadi pendapatan daerah tertentu," katanya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
KPK, pemprov jawa barat

Editor : Sutarno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top