Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Jepang akan mengumumkan nama periode kekaisaran baru pada Senin (1/4/2019) untuk mengganti Era Heisei seiring persiapan pengunduran diri Kaisar Akihito pada 31 April mendatang.
Periode Heisei dimulai pada 1989 ketika Akihito meneruskan jabatan ayahnya, Kaisar Hirohito yang memimpin selama periode Showa.
Akihito yang bergelar Kaisar Heisei, akan menjadi kaisar pertama Jepang dalam 200 tahun yang mengundurkan diri. Ia akan menyerahkan Takhta Krisantium kepada putranya, Putra Mahkota Naruhito. Lelaki tertua Akihito itu akan menjadi kaisar ke-126 dan naik takhta pada 1 Mei.
Selain menandai zaman atau periode kepemimpinan seorang kaisar, era juga digunakan sebagai dasar sistem kalender di Jepang. Tahun 2019 merupakan Heisei 31, artinya 2019 merupakan tahun ke-31 sejak era Heisei dimulai.
Meski sitem kalender Gregorian juga digunakan secara luas di Jepang, perhitungan tanggal ini juga digunakan dalam dokumen pemerintahan, koran, dan kalender komersial.
"Lebih mudah untuk mengingat suatu kejadian ketika Anda punya era," ungkap Kunio Kowaguchi, presiden produsen kalendar Todan sebagaimana dikutip The Straits Times.
"Contohnya begini, kami ingat betul gelembung ekonomi terjadi pada awal era Heisei," ungkapknya, merujuk pada masa ketika harga aset di Jepang melambung antara 1986 sampai 1990.
Jepang telah memiliki setidaknya 250 era sejak mengadopsi sitem ini pada abad ke-7. Dahulu kala, kaisar Jepang akan mengganti nama era di tengah masa kepemimpinan untuk menandai awal baru usai suatu bencana terjadi. Namun belakangan, nama sebuah era bertahan sepanjang masa kepemimpinan seorang kaisar.
Spekulasi mulai bermunculan mengenai nama untuk menandai era baru kepemimpinan Putra Mahkota Naruhito yang dimulai pada 1 Mei. Pemerintah Jepang rencananya akan mengumumkan nama itu pada Senin lusa pukul 11:30.
Nama baru ini juga tidak mungkin dimulai dengan huruf kanji pertama dari empat era terakhir: Heisei, Showa, Taisho dan Meiji. Dan karena setiap nama zaman dianggap "suci", nama-nama yang telah diajukan namun ditolak pada masa lalu tidak dapat diusulkan kembali.
Pemerintah Jepang diyakini sudah memiliki daftar nama kandidat, namun mereka tetap bergeming untuk menguak nama potensial. Pemerintah bahkan tidak mengungkapkan nama-nama cendekiawan yang diminta untuk mengusulkan nama era baru tersebut.
