Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah negara beramai-ramai mengisolasi Amerika Serikat di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa. Hal itu terjadi dalam sidang Rabu (27/3/2019). Berbagai pernyataan protes dikemukakan menyusul pengakuan Presiden Donald Trump atas kedaulatan Israel di Dataran Tinggi Golan.
Melalui surat yang berisi permintaan pertemuan sidang, Suriah selaku pemilik sah Dataran Tinggi Golan menyebutkan bahwa keputusan AS merupakan "pelanggaran terang-terangan" terhadap resolusi DK PBB.
Sementara sekutu Suriah, Korea Utara, mengeluarkan pernyataan yang mendukung "perjuangan pemerintah Suriah dan penduduknya untuk mengambil kembali Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel."
Israel merebut Dataran Tinggi Golan dari Suriah dalam perang Timur Tengah 1967 dan mencaploknya pada 1981. Adapun 15 anggota DK PBB saat itu langsung mengeluarkan resolusi penolakan yang menyatakan bahwa aneksasi Israel "batal demi hukum dan tanpa efek hukum internasional."
Duta Besar Inggris untuk PBB Karen Pierce mengatakan bahwa keputusan AS bertentangan dengan resolusi tahun 1981, sementara Wakil Duta Besar Rusia Vladimir Safronkov mengatakan Washington telah menganggu stabilitas di Timur Tenggah dengan pengakuan kontroversial itu.
Sejumlah negara Eropa yang menjadi anggota DK PBB seperti Inggris, Jerman, Belgia dan Polandia mengemukakan keprihatinan yang lebih luas. Mereka memperingatkan soal konsekuensi lebih besar terhadap kawasan akibat pengakuan aneksasi ilegal tersebut.
Baca Juga
Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Senin (25/3/2019) menandatangani sebuah proklamasi yang berisi pengakuan resmi AS bahwa Golan adalah milik Israel.
Mengutip Reuters, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan pada Rabu kemarin bahwa keputusan Washington bertujuan untuk membantu menyelesaikan konflik Israel-Palestina dengan menghilangkan ketidakpastian.
Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar dan Kuwait pada hari Selasa mengkritik keputusan AS. Mereka menegaskan bahwa wilayah itu merupakan bagian dari tanah Arab.
Dewan Keamanan PBB telah mengerahkan pasukan penjaga perdamaian bernama UNDOF pada tahun 1974 untuk memantau gencatan senjata antara Suriah dan Israel di Dataran Tinggi Golan, terdapat lebih dari 800 pasukan AS yang bertugas untuk misi tersebut.
Berkaitan dengan keputusan ini, diplomat AS Rodney Hunter mengemukakan bahwa memberi tahu bahwa keputusan Washington soal Dataran Tinggi Golan tidak memengaruhi misi penjaga perdamaian.
"UNDO terus memiliki peran penting yang dimainkan dalam menjaga stabilitas antara Israel dan Suriah. Yang terpenting adalah zona penyangga yang bebas dari setiap kehadiran atau kegiatan militer," katanya di hadapan DK PBB.
