LKPJ Gubernur Jabar: Ada Rapat  Akbar Prabowo-Sandi, Pembentukan Pansus Ditunda

Agenda Rapat Paripurna DPRD Jabar tentang Pembentukan Pansus I Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur (LKPJ) akhir tahun anggaran 2018 pada Kamis (28/3/2019) mundur.
Wisnu Wage Pamungkas | 28 Maret 2019 14:05 WIB

Bisnis.com,BANDUNG—Agenda Rapat Paripurna DPRD Jabar tentang Pembentukan Pansus I Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur (LKPJ) akhir tahun anggaran 2018 pada Kamis (28/3/2019) mundur.

Mundurnya agenda karena jumlah peserta rapat yang seharusnya mencapai kuorum atau dihadiri minimal 51 anggota dewan dari total 100 anggota dewan, tidak tercapai. 

Ketidakhadiran anggota dewan juga dipicu adanya agenda kampanye  Rapat Akbar Prabowo-Sandi di Lapangan Sidolig, Bandung di waktu yang sama.

Sampai pada waktu yang ditentukan, setelah ditunda 10 menit, yakni pada pukul 10.00, kehadiran anggota dewan dalam rapat tak juga memenuhi kuorum, hanya sampai 41 anggota dewan yang menghadiri rapat tersebut.

Akhirnya rapat pun hanya berisikan agenda Penyampaian Nota Pengantar Gubernur Perihal Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur akhir tahun anggaran 2018 yang dibacakan Gubernur Jabar Ridwan Kamil.

Ketua DPRD Jabar, Ineu Purwadewi Sundari, mengatakan akibat rapat tidak dihadiri lebih dari separuh anggota dewan, dari dua agenda yang dijadwalkan, hanya bisa terlaksana satu agenda karena rapat pembentukan Pansus wajib memenuhi kuorum.

"Hari ini kan juga bersamaan dengan ada jadwal kampanye akbar ya. Jadi ada sedikit kekurangan untuk kuorum, sehingga kami tunda dalam hal pembentukan pansusnya," katanya.

Dia juga memastikan sebagian anggota dewan telah menyampaikan permohonan izin untuk tidak hadir dalam rapat tersebut dan sebagian tidak hadir karena memang sedang melakukan kampanye. Sebagian anggota dewan yang merupakan kader partai yang menggelar kampanye saat itu pun hadir dalam rapat tersebut, di antaranya Pimpinan DPRD Jabar dari Fraksi PKS Haris Yuliana.

"Jadi saya juga, apa ya. Kan kalau jadwal kampanye masing-masing sudah ada ya. Sekarang sudah masuk ke masa kampanye ya, saya tidak tahu kalau kami tanya juga kan ada beberapa jadwal kampanye di beberapa provinsi. Ternyata di sini pas tanggal 28, sedangkan aturan penyampaian LKPJ ditentukan, yaitu akhir bulan Maret," katanya.

Ineu memastikan komisi di DPRD Jabar, selanjutnya tetap akan membahas pembuatan pansus ini mulai 29 Maret sampai dengan 5 April. 

"Hanya saja, pansus akan bekerja setelah tanggal 5 April kan, tepatnya tanggal 8 baru akan disahkan menjadi ketetapan kepengurusan pansusnya. Pembentukan pansus akan ada saat paripurna tanggal 2 April yang akan datang, setelah musrenbang," katanya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
jawa barat, Kampanye Terbuka

Editor : Sutarno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top