Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Indonesia Jajaki Perjanjian PTA dengan Papua Nugini dan Fiji

Indonesia menjajal negosiasi preferential trade agreement (PTA) dengan dua negara Pasifik Selatan, Papua Nugini dan Fiji. Kesepakatan untuk memulai PTA ini merupakan salah satu hasil dari Indonesia-South Pacific Forum (ISPF) yang digelar di Jakarta pada 21 Maret 2019.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bersama kepala delegasi negara-negara Pasifik Selatan dalam Indonesia-South Pacific Forum (ISPF) 2019/Bisnis Indonesia-Iim F. Timorria
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bersama kepala delegasi negara-negara Pasifik Selatan dalam Indonesia-South Pacific Forum (ISPF) 2019/Bisnis Indonesia-Iim F. Timorria

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia menjajal negosiasi preferential trade agreement (PTA) dengan dua negara Pasifik Selatan, Papua Nugini dan Fiji. Kesepakatan untuk memulai PTA ini merupakan salah satu hasil dari Indonesia-South Pacific Forum (ISPF) yang digelar di Jakarta pada 21 Maret 2019.

"Hari ini kami menandatangani pernyataan bersama menteri untuk memulai perundingan PTA antara Indonesia dan Papua Nugini. Hari ini kami juga memulai untuk menjalin PTA dengan Fiji," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam pembukaan ISPF, Kamis (21/3/2019).

Retno mencatat inisiasi perundingan PTA dengan Papua Nugini merupakan suatu hal yang bersejarah. Pasalnya, keduanya merupakan perundingan PTA pertama antara Indonesia dengan negara Pasifik Selatan.

Dengan Papua Nugini sendiri, Indonesia tengah gencar menjajal kerja sama untuk mempermudah pergerakan orang dan barang.

Pada 2018, Indonesia telah melakukan revitalisasi pada pos lintas batas negara (PLBN) Skow antara kedua negara. Kala melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Papua Nugini Rimbink Pato pun, Menlu Retno juga membahas perluasan kerja sama di kawasan perbatasan.

"Kemarin saya bertemu dengan Menlu Papua Nuginu dan kedua negara sepakat untuk mengeksplorasi kerja sama yang lebih jauh di perbatasan. Presiden Joko Widodo sendiri memberi perhatian khusus terhadap isu ini demi mewujudkan pembangunan ekonomi di perbatasan," papar Retno.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Sutarno
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper