Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Inggris mengatakan akan menghapuskan tarif impor barang dan menghindari pengawasan yang ketat di perbatasan antara Irlandia dan Irlandia Utara jika Brexit terlaksana tanpa kesepakatan.
Pemerintah mengumumkan langkah-langkah sementara tersebut menjelang pemungutan suara oleh anggota parlemen pada Rabu (13/3/2019) malam untuk menentukan apakah Inggris harus meninggalkan Uni Eropa tanpa kesepakatan (no-deal Brexit) pada 29 Maret.
Seperti dikutip Reuters, Perdana Menteri Inggris Theresa May kembali menderita kekalahan di parlemen atas kesepakatan Brexit yang dia usulkan pada Selasa. Hal ini membuka kemungkinan terjadinya Brexit yang merusak secara ekonomi tanpa pengaturan transisi.
Namun, anggota parlemen diharapkan memberikan suara untuk menolak no-deal Brexit dan pada hari Kamis akan melakukan pemungutan suara untuk menyepakati penundaan Brexit.
Di bawah rencana tarif untuk no-deal Brexit yang akan berlangsung hingga 12 bulan, 87% dari total impor ke Inggris berdasarkan nilai akan memenuhi syarat untuk akses bebas tarif, naik dari 80% saat ini.
Dengan sistem baru tersebut, 82% impor dari UE akan bebas tarif, turun dari 100% saat ini, sementara 92% impor dari seluruh dunia akan dibebaskan dari bea masuk di perbatasan, naik dari 56% saat ini.
Baca Juga
Beberapa perlindungan bagi produsen asal Inggris akan tetap berlaku, termasuk bagi produsen mobil dan pengusaha daging sapi, domba, babi, unggas serta peternak sapi di negara itu.
Pemangkasan tarif untuk barang-barang impor akan memudahkan konsumen Inggris menghadapi lonjakan inflasi jika no-deal Brexit benar-benar terjadi dan akan menyebabkan pound sterling jatuh serta membuat impor lebih mahal.
Namun langkah tersebut juga akan membuka persaingan dari luar negeri karena barang-barang impor akan semakin murah. Jika dipertahankan, tarif impor rendah atau nol akan membuat Inggris kehilangan amunisi untuk mengekstraksi konsesi dari negara lain dalam pembicaraan perdagangan di masa depan.
Di perbatasan Irlandia, pemerintah Inggris mengatakan tidak akan melakukan pemeriksaan atau kontrol baru pada barang dari Republik Irlandia ke Irlandia Utara jika Brexit terjadi tanpa kesepakatan. Pemerintah menekankan rencana itu bersifat sementara dan sepihak.
"Langkah-langkah yang diumumkan hari ini mengakui keadaan khusus Irlandia Utara," ungkap Karen Bradley, menteri Inggris untuk Irlandia Utara dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip Reuters. "Pengaturan ini hanya bersifat sementara dan jangka pendek."
Inggris akan berusaha untuk mengadakan diskusi segera dengan Komisi Eropa dan pemerintah Irlandia untuk menyetujui langkah-langkah jangka panjang guna menghindari pengawasan ketat di perbatasan.
