Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

AS Berencana Cabut Kesepakatan Dagang Istimewa Dengan India

Presiden AS Donald Trump menilai perjanjian dagang tersebut tak menguntungkan bagi AS.
Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi (kiri) berjabat tangan dengan Presiden AS Donald Trump (kanan) di Gedung Putih, Washington, AS pada Juni 2017./Reuters-Carlos Barria
Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi (kiri) berjabat tangan dengan Presiden AS Donald Trump (kanan) di Gedung Putih, Washington, AS pada Juni 2017./Reuters-Carlos Barria

Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden AS Donald Trump berniat mengakhiri perjanjian dagang istimewa dengan India karena menilai hubungan dagang itu tak menguntungkan negaranya.

Melalui kesepakatan dagang tersebut, produk-produk dari India bernilai hingga US$5,6 miliar bisa masuk ke AS tanpa dikenai pajak. Adapun Trump sudah berkali-kali menyinggung tingginya tarif yang dikenakan India.

"Saya mengambil langkah ini karena, setelah hubungan intensif antara AS dan Pemerintah India, memandang bahwa India belum meyakinkan AS kalau mereka akan menyediakan akses ke pasar India," papar Trump dalam suratnya kepada para pemimpin Kongres AS, seperti dilansir Reuters, Selasa (5/3/2019).

Kantor Perwakilan Perdagangan AS (US Trade Representative Office/USTR) mengatakan dikeluarkannya India dari daftar Generalized System of Preferences (GSP) baru akan berlaku setidaknya 60 hari setelah ada pemberitahuan ke Kongres dan Pemerintah India, dan itu akan dijalankan lewat pernyataan presiden.

AS mengalami defisit neraca dagang sebesar US$27,3 miliar dari India pada 2017. Negara Asia Selatan itu mendapatkan keuntungan terbesar dari program GSP.

Hubungan dagang AS-India mulai goyah setelah pemerintahan Narendra Modi menerapkan berbagai aturan baru di sektor e-commerce yang memperketat operasional bisnis Amazon.com Inc dan Flipkart, yang didukung oleh Walmart Inc, di negara tersebut.

Sebelumnya, India juga mengharuskan prinsipal kartu pembayaran seperti Mastercard Inc dan Visa Inc untuk memindahkan datanya ke India serta adanya penerapan tarif yang lebih tinggi untuk produk elektronik serta smartphone.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Annisa Margrit
Editor : Annisa Margrit
Sumber : Reuters
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper