Bisnis.com, JAKARTA - Turki dan Inggris menyuarakan keprihatinan atas isu penindasan yang dialami kelompok minoritas Uighur dan warga Muslim di Provinsi Xinjiang, China dalam salah satu sesi sidang Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss.
Sesi sidang tahunan Dewan HAM PBB (UNHRC) resmi dibuka pada Senin (25/2/2019). Isu Uighur mulai mengemuka ketika para diplomat dan aktivis HAM membeberkan bahwa China telah melakukan lobi supaya isu kebijakannya di Xinjiang tak disinggung selama sidang empat minggu ke depan.
Dalam kesempatan itu, Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusgolu menyerukan Beijing untuk melindungi kebebasan beragama dan budaya masyarakat minoritas. Seruan Turki ini diikuti oleh Inggris, satu-satunya negara yang mengangkat isu ini pada sesi pembuka sidang.
"Kami sangat prihatin atas penindasan terhadap Muslim Uighur di Xinjiang," ungkap Tariq Ahmad, Menteri Negara Urusan PBB dan Persemakmuran Inggris sebagaimana dikutip Reuters, Selasa (26/2/2019).
Dugaan penindasan dan diskriminasi terhadap etnis minoritas Uighur di Provinsi Xinjiang mengemuka setelah investigasi Amnesty International pada 2018 lalu mendapati temuan bahwa jutaan warga Uighur dan warga Muslim ditahan dalam kamp-kamp tahanan.
Tuduhan tersebut telah berkali-kali dibantah oleh Pemerintah China. Mereka menyatakan bahwa kamp tahanan yang disebut oleh media dan aktivis pembela HAM sejatinya adalah pusat pendidikan vokasi dan pelatihan. Fasilitas ini digunakan oleh pemerintah setempat untuk menangkal penyebaran paham radikal dan militan yang disinyalir berkembang di kalangan warga Xinjiang.
Cavuslogu tidak secara khusus menyebutkan kamp-kamp penahanan massal, namun ia mengemukakan kepada forum di Jenewa mengenai laporan-laporan pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga Uighur dan Muslim di Xinjiang. Ia mengungkapkan hal ini adalah masalah serius yang mengkhawatirkan.
"Kami mendorong dan berharap otoritas Cina menghormati hak asasi manusia universal, termasuk kebebasan beragama. Kami juga meminta China menjamin perlindungan terhadap identitas budaya Uighur dan warga Muslim," kata Cavusoglu.
Pernyataan tersebut tidak langsung menuai repons dari China yang merupakan salah satu dari 47 anggota Dewan HAM PBB. Namun mereka berhak menanggapi seruan tersebut pada sesi lain pelaksanaan sidang.
