Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Filipina menegaskan pihaknya tidak akan membayar tebusan untuk membebaskan dua warga negara Indonesia dan seorang warga Malaysia yang ditahan kelompok militan Abu Sayyaf. Manila menegaskan komitmen tersebut meski kelompok yang bermarkas di Filipina Selatan itu mengancam akan membunuh para sandera jika permintaan tebusan tak dipenuhi.
"Kami mengusahakan yang terbaik untuk membebaskan para sandera dari tangan jahat kelompok Abu Sayyaf, namun kami tetap memegang teguh kebijakan untuk tak memberi tebusan," kata juru bicara Presiden Filipina Rodrigo Duterte, Salvador Panelo di Manila seperti dikutip The Strait Times, Jumat (22/2/2019).
Panelo menilai mengabulkan tuntutan tebusan dari kelompok militan dan teroris hanya akan membuat mereka semakin berani untuk melakukan aksi penyanderaan.
Memberikan tebusan, ungkap Panelo, sama halnya dengan membantu aktivitas terorisme kelompok Abu Sayyaf karena mereka memperoleh dana untuk membeli lebih banyak senjata untuk mendukung aksi mereka.
Dua WNI yang masih berada dalam penyanderaan adalah nelayan asal Wakatobi, Sulawesi Tenggara atas nama Heri Ardiansyah (19) dan Hariadin (45). Mereka disandera oleh kelompok Abu Sayyaf pada 5 Desember 2018 bersama seorang warga Malaysia bernama Jari Abdulla.
Penyanderaan itu terjadi saat ketiganya tengah berada di perairan Sandakan, Sabah, yang berlokasi tak jauh dari Kepulauan Tawi-Tawi, Filipina.
Beberapa waktu lalu, video penyanderaan ketiga orang tersebut beredar di media sosial. Dalam video yang sempat diunggah oleh akun Facebook Kim Hundin pada 14 Februari lalu itu, Heri dan Hariadin yang ditutup kedua matanya dengan kain tampak dikelilingi lima orang bersenjata. Salah satu penyandera bahkan menodongkan parang ke leher WNI di video itu.
"Saya adalah warga negara Indonesia, pekerjaan saya nelayan di Sabah, Sandakan. Saya kena tangkap oleh Abu Sayyaf Filipina di Laut Sandakan. Saya minta perhatiannya pemerintah negara Republik Indonesia, terutama Presiden dan Bapak Dadang yang mengurus," ujar salah satu sandera.
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menyatakan hingga kini pihaknya terus melakukan upaya pembebasan terhadap WNI, termasuk berkoordinasi dengan otoritas Filipina dan Malaysia. Dalam konferensi pers dengan media pada Kamis (21/1/2019), juru bicara Kemlu Arrmanatha Nasir juga menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia tidak pernah menjadikan pembayaran tebusan sebagai opsi pembebasan sandera.
"Biasanya hal itu [tebusan] tidak pernah kita bahas dengan pihak penyandera," ungkap Arrmanatha.
