Dituding Dengan 10 Kebohongan Jokowi, Begini Penjelasan TKN Jokowi-Ma’ruf

Selepas debat capres 2019 putaran II, Minggu (17/2/2019), capres nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) kembali dihujani kritik, sebab beberapa pernyataannya dianggap bohong.
Aziz Rahardyan
Aziz Rahardyan - Bisnis.com 19 Februari 2019  |  12:20 WIB
Dituding Dengan 10 Kebohongan Jokowi, Begini Penjelasan TKN Jokowi-Ma’ruf
Direktur Pemberitaan Media Indonesia Usman Kansong (kanan) memimpin Diskusi Fokus mengenai Batam di Jakarta, Selasa (08/8) - Bisnis

Bisnis.com, JAKARTA -  Selepas debat capres 2019 putaran II, Minggu (17/2/2019), capres nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) kembali dihujani kritik. BPN Prabowo-Sandi menuding beberapa pernyataan Jokowi dianggap bohong.

Bahkan, kini di Twitter, warganet mengakumulasi sebanyak 10 kebohongan tersebut lewat tanda pagar (tagar) seperti #BohongLagiJokowi, #JokowiBohongLagi atau #CapresPembohongKelautAje.

Tapi, benarkah Jokowi berbohong?

Untuk menangkis tudingan itu, TKN Jokowi-Ma'ruf memberikan penjelasan.

Direktur Komunikasi Politik TKN Jokowi-Ma'ruf Usman Kansong menjelaskan kepada Bisnis, Selasa (19/2/2019) bahwa capres Jokowi memberi pernyataan substansial sesuai fakta.

Berikut penjelasan lengkap TKN Jokowi-Ma'ruf:

1. Impor Jagung

Jokowi menyebut impor jagung yang sebelumnya pada 2014 sebanyak 3,5 juta ton, kini pada 2018 telah turun menjadi 180.000 ton. Padahal, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), impor jagung pada 2018 masih 737.228 ton, walaupun memang turun jauh dari yang tadinya sebanyak 3,25 juta ton pada 2014.

Usman menjelaskan bahwa data yang diungkap Jokowi benar, yaitu merupakan rekomendasi impor yang dikeluarkan Kementerian Pertanian (Kementan) untuk pakan ternak. Jokowi pun telah mengungkapkan sendiri bahwa dirinya mengambil sumber data dari rekomendasi Kementan dalam Debat Capres II.

 "Datanya jelas dari Kementan. Data BPS itu untuk semua produk jagung, termasuk olahan. Jadi BPS dan Kementan sama-sama benar," ujar Usman.

2. Produksi Sawit

Jokowi menyebut produksi sawit 46 juta ton. Warganet ramai-ramai menyebarkan bahwa produksi sawit tahun 2018 sebenarnya hanya sebesar 34,5 juta ton, tetapi ini merupakan data BPS terakhir yang dirilis 2017.

Sementara, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menyebut sepanjang 2018 jumlah produksi kelapa sawit di Indonesia justru telah mencapai 47,44 juta ton.

3. Konsumsi Beras

Jokowi menyebut total produksi beras tahun 2018 sebesar 33 juta ton dan total konsumsi 29 juta ton. Tetapi Jokowi dianggap bohong sebab konsumsi beras nasional 2018 sebesar 33 juta ton dan data produksi plus impor sebesar 46,5 juta Ton.

Faktanya, Badan Pusat Statistik (BPS) telah mengeluarkan data terbaru produksi beras sepanjang 2018 sebesar 32,4 juta ton. Angka ini memang masih 31 persen di bawah target produksi Kementerian Pertanian sebesar 48 juta ton hingga akhir tahun.

"Data Jokowi sudah benar sesuai BPS," ujar Usman.

Dia memaparkan kutipan Menko Bidang Perekonomian Indonesia Darmin Nasution bahwa konsumsi Indonesia hingga akhir tahun diperkirakan akan mencapai 29,6 juta ton. Dengan adanya produksi sebesar 32,4 juta ton, maka selisihnya dengan konsumsi mencapai 2,85 juta ton. 

"Jadi tetap substansinya yang ingin disampaikan pak Jokowi adalah ada kemajuan dalam arti ada pengurangan jumlah impor jagung maupun beras," tambahnya.

4. Jalan Desa 191.000 km

Jokowi menyatakan telah membangun lebih dari 191.000 km jalan desa, tetapi dianggap kebohongan sebab angka tersebut merupakan total jalan desa yang dibangun sejak Indonesia merdeka.

"Data Jokowi sudah benar. Panjang jalan itu sesuai pengajuan peruntukan Dana Desa. Ini soal membangun jalan, bukan membuka jalan," jelas Usman.

Hal ini dilengkapi oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia Eko Putro Sandjojo di akun Twitter resminya, Senin (18/2/2019) pagi.

Eko menjelaskan data Kemendesa per tanggal 12 Desember 2018 membuktikan era pemerintahan Jokowi-JK pada 2015-2018 telah menunjang aktivitas ekonomi desa dengan membangun 191.600 km jalan desa, 1.140.378 meter jembatan, 8.983 unit pasar desa, 5.371 unit tambatan perahu, 4.175 unit embung desa, 58.931 unit sarana irigasi, 19.526 unit sarana olahraga, serta 37.830 unit kegiatan BUMDesa.

Selain itu, penunjang kualitas hidup masyarakat desa, seperti 959.569 unit sarana air bersih, 192.974 unit penahan tanah, 240.587 unit MCK, 45.169 unit sumur, 9.692 unit Polindes, 50.854 unit PAUD, 24.820 unit Posyandu, dan 29.557.922 drainase dari dana desa.

5. Reklamasi Bekas Lubang Tambang

Warganet menyebut berbagai literatur menunjukkan bahwa area bekas tambang tidak bisa digunakan untuk apapun, apalagi kolam ikan karena terpapar radiasi.

"Maksud pak Jokowi, reklamasi bekas tambang bisa dilakukan, salah satunya untuk kolam ikan. Tentunya dengan treatment khusus, untuk membuang kandungan polutannya lebih dulu," ujar Usman.

6. Infrastruktur Internet 4G

Jokowi menyatakan telah membangun infrastruktur internet jaringan 4G 100 persen di Barat, 100% di tengah dan 90% di timur. Padahal, data menunjukkan kurang dari 20% kabupaten dan kota bisa mengakses signal 4G.

Usman menyebut data Jokowi justru sudah benar. Sehingga, yang jadi pertanyaan justru data bantahan tersebut berasal dari mana sumbernya?

7. Produk Marketplace Pertanian Online

Pernyataan jokowi tentang akses internet sudah sampai ke desa-desa, dan banyak produk pertanian memiliki market place sehingga mendapat harga yang bagus karena memotong rantai distribusi diperranyakan.

Warganet pun menambahkan keseluruhan market place online produk pertanian kurang dari 1% dan sisanya 99% offline.

"Jangan memelintir ucapan Jokowi. Yang dimaksud Jokowi, progres dari revolusi industri 4.0 telah dimulai di Indonesia dan petani telah mulai diperkenalkan dengan marketplace. Salah satunya tanihub," ungkap Usman.

8. Denda 11 Perusahaan Lingkungan

Klaim Jokowi bahwa pemerintah memenangkan gugatan Rp18-Rp19 triliun akibat kerusakan lahan, diluruskan Greenpeace bahwa tak satupun dari gugatan itu dibayarkan.

Usman mengakui bahwa memang belum ada yang membayar ataupun disita asetnya. Tetapi hal tersebut merupakan akibat proses hukum seperti banding atau kasasi yang masih berlangsung hingga saat ini.

Usman menjamin 11 perusahaan tersebut telah divonis, dan pemerintah memang hanya berkewajiban menggugat para perusahaan tersebut dengan total gugatan yang nilainya benar, yaitu Rp18,3 triliun.

"Jumlah Rp18 triliun yang diperoleh dari yang mestinya sudah diputuskan, divonis oleh pengadilan. Itu jumlahnya betul, loh. Bahwa belum bisa ditarik, iya. Misalnya karena ada yang mengajukan kasasi, ada yang mengajukan banding, barangkali begitu kan, dan kejaksaan belum menyita karena perlu proses kan," ujar Usman.

"Tapi yang paling penting adalah substansinya bahwa penegakan hukum di Lingkungan Hidup sudah dijalankan, termasuk vonis pengadilan dengan denda dan lain sebagainya itu total Rp18 triliun," tutupnya.

9. Butuh 10-20 tahun beralih ke LRT/MRT

Jokowi menyatakan bahwa di negara maju butuh 10-20 tahun untuk memindahkan masyarakat dari mobil ke LRT/MRT, dianggap bohong dan dipertanyakan jika butuh 10-20 tahun dan pembiayaan dengan hutang bagaimana status pembayarannya? kapan BEP?

Usman pun balik mempertanyakan bantahan tersebut, "Baca-baca saja, Singapura saja butuh 50 tahun sedangkan Korea Selatan butuh 11 tahun," jelasnya.

10. Kebakaran Hutan

Jokowi menyatakan sejak 2015 tidak pernah terjadi kebakaran hutan, padahal data menunjukkan bahwa pada tahun 2016-2018 telah terjadi kebakaran lebih dari 30.000 hektar lahan hutan.

"Soal kebakaran lahan, maksudnya pak Jokowi itu kebakaran lahan yang sampai bikin heboh, yang 2015 ke bawah," ungkap Usman.

"Yang sampai kita dituduh mengekspor asap ke negara lain, banyak orang menderita ISPA [Infeksi Saluran Pernafasan Akut], kemudian jumlah kerugian sekian triliun," tambahnya.

Terlebih, Usman menyebut kebakaran hutan tercatat turun. Bisnis pun menelusuri pada 2015 terjadi kebakaran hutan yang melahap 2,78 juta hektare. Pada 2016, Karhutla turun drastis menjadi  438.361 hektare, berlanjut pada 2017 turun lagi seluas 165.482 hektar, dan hingga Agustus hanya 71.958 hektar.

"Tentu saja ada kebakaran, tapi itu tidak besar. Misalnya yang dilakukan oleh ladang berpindah. Tapi coba tanya masyarakat Riau. Mereka itu menganggap tidak ada lagi kebakaran, dalam arti yang dampaknya besar, begitu," ujar Usman.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
Jokowi, Pilpres 2019

Editor : Nancy Junita

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top