Go Digital, Dukcapil Siap Wujudkan Single Identity Number

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang tinggi kepada seluruh jajaran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil).
Krizia Putri Kinanti
Krizia Putri Kinanti - Bisnis.com 09 Februari 2019  |  12:14 WIB
Go Digital, Dukcapil Siap Wujudkan Single Identity Number
Mendagri Tjahjo Kumolo - Antara

Bisnis.com,JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang tinggi kepada seluruh jajaran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil).

Hal ini berkat pencapaian kinerja luar biasa di bidang perekaman data KTP Elektronik (KTP-El) yang telah mencapai 97,41 persen, sehingga tersisa 2,59 persen penduduk yang belum merekam KTP-el.

“Saya sampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas dedikasi dan loyalitas yang telah ditunjukkan Saudara selama ini. Tingkatkan terus kualitas pelaksanaan tugas sebagai abdi negara, abdi masyarakat dan abdi pemerintah sehingga dapat lebih profesional, kompeten dan berintegritas tinggi yang diharapkan dapat lebih menunjang tugas pokok dan fungsi operasional di lapangan,” ujar Mendagri Tahjo Kumolo dalam siaran resmi yang diterima Bisnis, Sabtu (9/2/2019).

Pada kesempatan tersebut Zudan Arif Fakrulloh Dirjen Dukcapil berterima kasih kepada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Kedua lembaga ini telah banyak mendukung dan mendamping Ditjen Dukcapil dalam penerapan teknologi informasi maupun keamanan data KTP-el.

Kepala BBPT Dr. Hammam Riza, menyebutkan pihaknya telah mendamping Ditjen Dukcapil sejak 2009 utamanya dalam pengembangan berbagai aspek teknologi KTP-el. “BPPT mendukung platform system biometrik dan penunggalan data bersama Dukcapil untuk mewujudkan KTP elektronik dalam berbagai bentuk layanan KTP-el multiguna,” jelas Hammam.

Sedangkan dengan bersama BSSN, Ditjen Dukcapil menjalin kerja sama untuk melindungi keamanan data kependudukan sehingga tidak bisa disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Sebab, data kependudukan membutuhkan otentisitas dokumen yang tinggi. Itu sebabnya, membutuhkan faktor keamanan digital yang tinggi pula.

Selain itu bersama BSSN, jajaran Dukcapil mulai menerapkan tanda tangan elektronik terenkripsi sehingga aktivitas penandatangan dokumen kependudukan bisa dilakukan di manapun dan kapan pun.

“Ini membawa implikasi besar terhadap kinerja Dukcapil. Every time, every where is our office. Sambil rapat jajaran Dukcapil bisa menandatangani dokumen kependudukan. Ini bisa terwujud berkat kerja sama dengan BSSN," tutur Zudan.

Mengenai data kependudukan, Kemendagri punya gagasan dan impian besar mengintegrasikan data dalam semua proses berpemerintahan di Indonesia. Karena dengan integrasi data ini memudahkan semua proses. Dan, proses tersebut bertahap telah dilakukan oleh jajaran Dukcapil.

Zudan merilis saat ini sudah 1170 lembaga yang bekerja sama dengan Ditjen Dukcapil memanfaatkan data kependudukan.

“Dengan kerja sama pemanfaatan data tersebut menjadi penanda one data policy sudah bisa diwujudkan. Untuk data kependudukan sebagai sumber data dasar, data dukcapil dapat kita gunakan bersama-sama. Ini juga sebuah tanda telah terbangunnya kepercayaan berbagai lembaga pemerintah dan swasta terhadap data kependudukan yang dibangun Kemendagri," katanya menambahkan.

Dengan program Dukcapil Go Digital, kata Zudan akan semakin mendekatkan komitmen pemerintah untuk menerapkan Single Identity Number (SIN). Terlebih penerapan SIN tersebut berbasis data kependudukan melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan KTP-el saat ini terus mendapat kepercayaan publik yang semakin meluas.

“Ke depan kita akan menuju yang namanya proses implementasi single identity number. Jadi data kependudukan milik Kemendagri digunakan untuk semua keperluan pelayanan publik. Misalnya untuk mengontrol kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Dengan NIK bisa melihat siapa penduduk yang belum bayar pajak kendaraan bermotor, apa jenis kendaraannya, kapan jatuh tempo pembayaran pajak dan sebagainya,” Zudan merinci.

Bahkan Dukcapil tengah mengembangkan sistem face recognition untuk penanggulangan kejahatan berkerja sama dengan Polri. Dengan system berbasis NIK ini maka identitas seseorang pelaku kejahatan bisa segera dikenali wajahnya. “Tingkat akurasi mencapai 99,9 persen,” pungkas Zudan.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
mendagri, regional

Editor : Andhika Anggoro Wening

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top