Bisnis.com, JAKARTA — Untuk pertama kalinya, warga Indonesia akan merasakan agenda demokrasi berupa Pemilihan Umum (Pemilu) dengan lima surat suara sekaligus.
Kelima surat suara dalam Pemilu serentak tersebut dibagi untuk Pemilu Presiden (Pilpres) guna memilih Capres-Cawapres, serta Pemilu Legislatif (Pileg) guna memilih anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota.
Beberapa alasan diselenggarakannya Pemilu serentak, salah satunya demi penghematan dana APBN. Kendati demikian, Pemilu 2019 yang akan diselenggarakan pada Rabu (17/4/2019) ini ternyata juga memiliki catatan negatif.
Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini kepada Bisnis, Sabtu (26/1/2019).
Perludem menyatakan, pihaknya telah menebak sejak awal bahwa salah satu kekurangan pada Pemilu 2019 ini, yaitu Pileg menjadi seakan tenggelam oleh Pilpres.
"Kampanye Pileg yang tenggelam oleh hiruk-pikuk pilpres memang sudah bisa diduga sejak awal. Sejak desain pemilu lima kotak dengan lima surat suara berbeda, membawa konsekuensi Pemilu yang terlaksana lebih sebagai Pemilu borongan ketimbang Pemilu serentak," ujar Titi.
Baca Juga
Caleg Pragmatis
Akibatnya, Titi menduga Calon Legislatif (Caleg) akan lebih banyak menghabiskan tenaga memikirkan strategi pemenangan kandidat Capres-Cawapres yang diusungnya. Sehingga kampanye untuk Caleg dan partai politik (parpol) di kancah Pileg nasional maupun daerah akan dikesampingkan.
"Dugaan saya mereka [para Caleg] akan pragmatis, mengejar kampanye di ujung akhir masa kampanye dengan tujuan menjaga ingatan pemilih," jelasnya.
Padahal, setiap parpol pun harus berkompetisi untuk lolos dari ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 4% suara nasional.
Oleh sebab itu, wanita kelahiran Palembang, 12 Oktober 1979 ini khawatir sikap pragmatis dari para Caleg akan mendorong mereka lantas mengambil jalan pintas dengan money politics atau politik transaksional.
"Sangat mengkhawatirkan kalau diikuti dengan praktik politik transaksional. Makanya antisipasi pengawas dan elemen masyarakat untuk mengawasi amatlah diperlukan," tambahnya.
Atas dasar itulah Titi berharap parpol berbenah untuk menjamin agar para Caleg-nya bergerak menyapa dan membangun diskursus dengan pemilih.
Selain itu, KPU sebagai penyelenggara Pemilu wajib memaksimalkan platform informasi pengecekan profil Caleg yang sudah tersedia, yaitu infopemilu.kpu.go.id untuk menjaga antisiasme pemilih dalam kontestasi Pileg 2019.
"Pemilih kesulitan mendapatkan informasi yang memadai dan merata terkait pemilu, regulasi, kandidat, termasuk konsekuensi dari partisipasi/atau tidak berpartisipasinya mereka dalam proses pemilu," jelas Titi.
"Informasi soal profil dan latar belakang para calon juga terbatas. Tidak semua kandidat mau mempublikasikan daftar riwayat hidupnya di portal resmi KPU," tambahnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
