Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah AS menolak langkah Presiden Venezuela Nicolas Maduro yang memutus hubungan diplomatik kedua negara setelah Washington memberikan dukungan kepada Juan Guaido.
Pada Rabu (23/1/2019) waktu setempat, Guaido--yang berasal dari pihak oposisi dan menjabat sebagai Presiden Majelis Nasional Venezuela--mendeklarasikan diri sebagai Presiden Sementara Venezuela. Dia menuding Maduro merebut kekuasaan dan berjanji akan menyusun pemerintah transisi yang akan membantu negara itu mengatasi masalah ekonominya, termasuk hiperinflasi.
Maduro menyambut deklarasi itu dengan menuduh pihak oposisi melakukan kudeta dengan dukungan AS, yang disebutnya bakal memerintah Venezuela dari Washington. Dia juga menyampaikan telah memutus hubungan diplomatik dengan AS dan memerintahkan para diplomat Negeri Paman Sam untuk meninggalkan negara itu dalam waktu 72 jam.
"Pemerintah AS tetap menjalin hubungan diplomatik dengan Venezuela dan akan melakukannya dengan pemerintahan sementara yang dipimpin Presiden Guaido, yang telah mengundang diplomat kami untuk tetap berada di Venezuela," papar Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Mike Pompeo dalam pernyataan resminya, seperti dilansir Reuters, Kamis (24/1).
Dia melanjutkan AS tidak mengakui rezim Maduro sebagai Pemerintah Venezuela. AS juga menyatakan tidak mengakui jika Maduro memiliki otoritas hukum untuk memutus hubungan diplomatik.
Pompeo juga mengimbau para diplomat AS untuk tetap bertahan di negara Amerika Selatan itu dan meminta aparat keamanan dan tentara Venezuela untuk terus melindungi seluruh warga Venezuela dan warga negara asing di sana.
"Kami meminta seluruh pihak untuk menahan diri melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan privilese dan imunitas yang diberikan kepada para diplomat," tambahnya.
Pemerintah AS menyatakan akan mengambil langkah yang diperlukan terhadap pihak-pihak yang membahayakan keamanan misi diplomatik dan personelnya.
Maduro, yang menjadi Presiden Venezuela setelah Hugo Chavez meninggal pada 2013, kembali memimpin Venezuela setelah diklaim sebagai pemenang dalam Pemilu tahun lalu.
Dalam beberapa tahun terakhir, perekonomian negara itu terpuruk dan memicu hiperinflasi. Majelis Nasional Venezuela menyebutkan inflasi telah menembus 1.300.000% pada tahun fiskal yang berakhir pada November 2018.
Besaran inflasi tersebut lebih tinggi dari proyeksi IMF yang sebesar 1.000.000% pada 2018. Untuk tahun ini, IMF memperkirakan angkanya bakal menyentuh 10.000.000%.
