Bisnis.com, JAKARTA--Pemerintah diyakini tidak akan terpengaruh terhadap tekanan dari pihak luar terkait rencana pembebasan narapidana terorisme Abu Bakar Ba'asyir.
Hal itu diungkapkan oleh Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin yang mengungkapkan Presiden Joko Widodo tidak pernah lambat dalam mengambil sebuah keputusan.
"Gak ada urusan [keberatan Australia]. Mau luar, mau langit bumi, gak ada urusan dengan Presiden Jokowi. Beliau tidak pernah lambat dalam mengambil keputusan. Anda ingat dulu pernah pada waktu Bu Mega jadi Presiden, Amerika kan berkali-kali minta untuk mengadili Abu Bakar Ba'asyir, dan atas nama negara dia menolak dan dia mengurus, ini adalah warga negara saya. Ini sekarang yang dilakukan oleh Jokowi," ujarnya di Istana Negara, Selasa (22/1/2019).
Rencana pembebasan Abu Bakar Ba'asyir, ujarnya, merupakan persoalan dalam negeri di Indonesia sehingga Australia atau negara manapun tidak memiliki hak untuk mencampurinya.
Hingga saat ini, Ngabalin mengatakan Presiden Jokowi memerintahkan menteri-menteri terkait untuk mengkaji rencana pembebasan tersebut. "Saya juga berkomunikasi dengan Pak Yasonna [Menteri Hukum dan HAM] semalam juga telpon dan juga membicarakan. Kita kasih kesempatan ruang dan waktu, memang ini tidakk gampang bagi siapapun. Tapi Jokowi selalu mengambil keputusan yang unpredictable," jelasnya.
Sebelumnya, Perdana Menteri (PM) Australia Scott Morrison menyatakan dirinya akan kecewa jika Pemerintah Indonesia melanjutkan rencana pembebasan narapidana terorisme Abu Bakar Ba'asyir.
Dalam pernyataannya pada Selasa (22/1/2019), Morrison mendesak Indonesia untuk menghargai para korban Bom Bali 2002 dan menyatakan Australia akan melayangkan protes apabila Ba'asyir dibebaskan sebelum masa pidananya habis.
"Saya jelas akan sangat kecewa jika keputusan tersebut diambil, sebagaimana warga Australia lainnya," ujarnya sebagaimana diberitakan New York Times.
