Bisnis.com, BANDUNG—Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membentuk Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) guna mengawal 700 program strategis Pemprov Jabar.
Gubernur Ridwan Kamil mengatakan dirinya perlu membentuk TAP sebagai bagian dari upaya menerapkan birokrasi dinamis yang melibatkan profesional dalam mengawal program strategis yang disusun pihaknya.
“Tim ini memastikan visi misi gubernur-wakil gubernur lancar tidak ada halangan,” katanya di Gedung Sate, Bandung, Kamis (17/1).
Tim yang diketuai Rektor Unpad Tri Hanggono ini berisi sejumlah kalangan dari mulai akademisi, mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jabar, hingga eks tim sukses Pilgub Jabar 2018 lalu.
“Ada [eks timses] tapi jangan apriori ini eks timses, timses itu kan orang yang dipercaya oleh gubernur, saya kira wajar-wajar saja,” tuturnya.
Ridwan berkilah tim ini guna memfasilitasi orang-orang dekatnya, melainkan untuk melahirkan inovasi yang selama ini dibutuhkan masyarakat namun tidak difasilitasi birokrasi.
Baca Juga
“Seperti Jabar Saber Hoaks, tidak ada instrumennya, tapi warga butuhkan, Jabar Quick Response juga begitu, jadi ini dibacanya inovasi,” paparnya.
Menurutnya sepanjang tim ini tidak mengeksploitasi kedekatan dan bekerja sesuai koridor, maka keberadaanya diharapkan tidak dibenturkan dengan pihak lain. Ridwan memastikan tim ini mirip dengan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUP) Gubernur DKI Anies Baswedan.
”Ini mirip TGUP di DKI cuma [personel] lebih sedikit dan lebih murah,” ujarnya.
Tim ini direncanakan akan mengawal 700 program yang disusun untuk masa pemerintahan Ridwan Kamil selama 5 tahun ke depan yang akan masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jabar 2018-2023.
“Tugas tim ini hanya memberi nasehat agar target bisa dilaksanakan,” katanya.
Di tempat yang sama, Ketua TAP Tri Hanggono Ahmad mengatakan pembentukan tim ini didasari makin kompleks, disrupsi dan persaingan yang akan dihadapi oleh daerah.
Menurutnya jika Pemprov Jabar dijalankan dengan pola pemerintahan yang lumrah, maka upaya percepatan pembangunan tidak akan bisa dilakukan. “Diperlukan tim yang memberi masukan, fasilitas pada network, tetap yang menggulirkannya birokrasi,” paparnya.
Salah satu aspek yang akan dikawal dan diakselerasi pihaknya adalah urusan biaya pembangunan yang selama ini melulu mengandalkan APBN dan APBD.
Menurutnya tim harus ikut melahirkan pola-pola pembiayaan baru yang bisa menjadi andalan Pemprov Jabar. “Membantu hal-hal lain ini datang, tim inilah yang harus memberikan masukan dan jalan keluar,” tuturnya.
Selain berisi struktur Pemprov sebagai pengarah, tim ini terbagi dalam dua kategori yakni Dewan Pakar dan Dewan Eksekutif.
Dewan Pakar salah satunya terdiri dari Erry Riyana Hardjapamekas mantan komisioner KPK, Koesmayanto Kadiman mantan Menristek hingga anggota Senat ITB. “Ada beberapa keahlian spesifik karena kita punya program strategis,” katanya.
Tri optimis keberadaan tim ini tidak akan menimbulkan gesekan dan friksi dengan aparatur sipil Negara (ASN) Pemprov Jabar. Menurutnya meski ini hal baru, pihaknya berupaya tranformasi birokrasi ini tidak bermasalah karena sudah melakukan sosialisasi dan pendekatan. “Karena motornya tetap birokrasi. Masa kerja kami 5 tahun,” paparnya.
Anggota Komisi 1 DPRD Jabar Didin Supriadin mengatakan pihaknya akan mengkritisi kinerja tim yang didominasi tim sukses ini.
Menurutnya sejumlah kegiatan yang dilakukan TAP serta terkait anggaran resmi tim ini sebelum mendapat surat keputusan akan dibahas pihaknya bersama Pemprov Jabar. “Kita akan kritisi, kebetulan ini bidang komisi kami,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
