Bisnis.com,BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil siap memenuhi panggilan Bawaslu jika diminta untuk mengklarifikasi terkait pengaduan Aliansi Anak Bangsa (AAB).
Ridwan Kamil mengatakan pengaduan terkait pose satu jari yang dilakukannya tidak menjadi masalah bagi pihaknya.
“Kalau saya dipanggil, saya akan hadir tidak menjadi masalah buat saya, sebagai ketaaatan saya pada negara,”katanya di Gedung Pakuan, Bandung, Kamis (10/1/2019).
Namun dia mengaku heran pada pihak AAB yang melaporkan tanpa jelas pelanggaran hukum yang ia lakukan.
“Tolong sebutkan pelanggaran hukumnya apa? Kan kalau melaporkan dugaaan pelanggaran hukum atau aturan. Jadi saya balikin tolong sebutkan dengan jelas pelanggaran hukum dan aturannya apa?” Tuturnya.
Menurutnya jika pertanyaan tersebut tidak bisa dijawab pelaporan ke Bawaslu itu asal-asalan. Namun meski begitu dia memastikan akan datang jika mendapat panggilan dari Bawaslu guna mengklarifikasi pose satu jari yang dilakukan sudah sesuai aturan.
“Saya ini melaksanakan kegiatan selalu taat aturan. Aturan membolehkan pejabat negara melakukan aktivitas politik di akhir pekan Sabtu Minggu. Saya melakukan (pose satu jari) datang ke acara PKB itu di hari Minggu. Sekali lagi, melanggar aturan atau tidak? Tidak,” paparnya.
Menurutnya dalam acara yang digelar dua bulan lalu tersebut dihadiri dirinya setelah mengikuti aturan yang tertib. “Itu dijalankan hari minggu, karena sudah konsultasi secara aturan, naik mobil juga pribadi naik kijang bukan mobil dinas,” ujarnya.
Dari sana dia melihat apa yang sudah dilakukannya tidak ada yang dilanggar dan bermasalah. Ridwan menilai pelaporan dirinya jelas tidak memiliki dasar mengingat faktanya sudah jelas.
“Jadi kembali lagi dasar pelaporannya apa? Tapi kalau ternyata tetap harus dipanggil dan diperiksa tidak masalah. Saya pasti datang. Demokrasi ini harus pakai akal sehat, kalau memang ada pelanggaran ya kita akui dan sepakati, kalau tidak ya jangan diada-ada,” katanya.
Pihaknya menilai tren lapor melapor di saat Pilpres ini tidak produktif karena banyak yang tidak berdasar dan lemah dalam soal pasal pelanggaran.
“Kalau sekedar asal melapor tanpa ilmu kan.. Pejabat negara kan boleh berkampanye kalau mau hari kerja harus cuti, sehari jatahnya. Kalau Sabtu Minggu tidak perlu cuti. Dan seorang saya mengikuti aturan hukum,” ujarnya.
Jika laporan ini terkait balasan atas hal yang menimpa Gubernur DKI Anies Baswedan, Ridwan tidak mau berkomentar jauh. “ Kalau kejadiannya kepada orang lain jangan tanya ke saya, tanyanya ke Bawaslu sebagai objek yang memeriksa aturan,” katanya.
Saat ditanya apakah akan mengajukan cuti kampanye guna mendukung pasangan Jokowi-Maruf, pihaknya mengaku belum memiliki rencana termasuk mengkampanyekan pasangan tersebut secara intensif. “Belum ada, begini saja saya mah,” ujarnya.
