Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pemenangan Nasional Koalisi Indonesia Adil Makmur Prabowo-Sandi mendesak Pemerintah Indonesia mengambil sikap tegas atas berbagai tekanan, tindakan diskriminatif, dan ketidakadilan yang diterima etnis minoritas muslim Uighur di China.
Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Taufan Rahmadi mengatakan bahwa ini karena Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Sikap tegas Indonesia menurutnya bisa memberikan tekanan kepada pemerintah untuk menghentikan berbagai tindakan diskriminatif kepada masyarakat Uyghur
Taufan mengaku kecewa dengan sikap netral pemerintah Indonesia atas tekanan minoritas di China. Dia menduga sikap netral pemerintah ditengarai akibat tekanan adanya kebijakan utang luar negeri dari Pemerintah China.
“Membaca berita daring di Wartakotalive berjudul Alasan Utang dan Investasi, Pemerintah Indonesia Tidak Akan mencampuri Kejahatan Kemanusiaan Uighur membuat kecewa siapapun, terutama kita sebagai umat muslim dunia,” katanya melalui pesan instan kepada wartawan, Rabu (19/12/2018).
Taufan menjelaskan bahwa kepedulian publik kepada muslim Uighur bukan semata mengenai agama, juga mengenai batas-batas kedaulatan negara. Ini adalah tentang kemanusiaan yang segala ketentuannya telah diatur dan disepakati bersama dalam deklarasi universal hak asasi manusia di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Taufan pun mengingatkan pemerintah bahwa dalam Undang-undang Dasar (UUD) 1945 salah satu tujuan bernegara adalah untuk menjaga ketertiban dunia.
Baca Juga
“Dengan sikap netral dalam masalah diskriminasi terhadap muslim Uighur ini, artinya Pemerintah Indonesia telah melanggar amanat UUD 1945 yang menjadi dasar negara,” ucapnya.
Taufan pun mengajak seluruh relawan dan pendukung Prabowo-Sandi untuk berdoa agar keadilan segera didapatkan muslim Uighur. Dia juga berdoa agar Pemerintah Indonesia segera mengambil langkah tegas dan konkret dalam melindungi hak-hak dasar muslim di Uighur.
