Bisnis.com, JAKARTA - Selama 72 tahun Indonesia merdeka, Indonesia belum memiliki cetak biru perencanaan riset nasional.
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir saat memberikan Keynote Speech pada Rembuk Nasional Almuni Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu (3/11/2018).
“Sejak awal berdirinya bangsa Indonesia hingga saat ini pada pemerintahan Presiden Jokowi, Indonesia tidak pernah memiliki peta riset nasional,” ucap seperti yang Bisnis kutip dari keterangan resmi Kemenristekdikti, Senin (5/11/2018).
Nasir menjelaskan Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) Tahun 2017-2045 disusun untuk menyelaraskan kebutuhan riset jangka panjang dengan arah pembangunan nasional terkait ilmu pengetahuan dan teknologi.
“RIRN menjadi penting karena pembangunan nasional membutuhkan perencanaan sektoral untuk mengintegrasikan langkah-langkah yang terpadu dan terintegrasi, khususnya antar Kementerian/Lembaga, untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaanya” jelasnya.
Bidang kesehatan dan obat-obatan merupakan salah satu dari 10 bidang strategis yang menjadi prioritas pemerintah dalam Rencana Induk Riset Nasional (RIRN).
Nasir mengatakan daya saing Indonesia dalam bidang kesehatan terbilang masih sangat rendah, yakni di peringkat 90-an.
Oleh karena itu, Kemenristekdikti bersama Kemenkes membentuk ‘Komite Bersama Kemenristekdikti-Kemenkes’ yang merupakan implementasi koordinasi antara Kemenristekdikti dan Kemenkes dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan penelitian pada bidang kesehatan, untuk mendorong mewujudkan kemandirian bangsa pada pada bidang kesehatan.
"Pendidikan tinggi dan pelayanan kesehatan merupakan satu kesatuan yang harus dijalankan secara sinergis," paparnya.
Dia juga mengatakan kompetensi pendidikan terhadap kebutuhan pelayanan kesehatan juga sangat penting untuk memenuhi kebutuhan dokter, terutama di daerah terluar, terdepan dan tertinggal (3T).
