Bisnis.com, JAKARTA—Munculnya kontroversi soal dana kelurahan di antara elite politik tidak terlepas dari berdekatannya pengucuran dana tersebut dengan momentum politik Pilpres 2019.
Demikian dikemukakan oleh pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago, Rabu (24/10).
Menurutnya, terkait momentum politik tentu pemerintah tidak dengan mudah bisa membantah tuduhan adanya motif politik dibalik kebijakan populis tersebut.
“Kekhawatiran bukan pada substansi kebijakanya, tetapi karena ada kekhawatiran akan insentif politik elektoral yang akan didapatkan oleh pemerintah sebagai bonus,” ujar Pangi.
Akan tetapi, pada prinsipnya pemerintah tidak perlu sibuk membuat argumentasi untuk membantah semua tuduhan yang bernada negatif dari kalangan oposisi tersebut, katanya.
"Santai saja dengan tuduhan tersebut. Tetap fokus memberikan dan membuat kebijakan yang berpihak kepada kepentingan publik,” ujarnya.
Baca Juga
Dia menilai penggelontoran dana desa dan pemerintahan kelurahan adalah bukti kedaulatan rakyat. Pemerintah tak ingin ada kesenjangan dan diskriminasi antara desa dan kota.
Hal itu karena masyarakat miskin tidak hanya ada di desa tetapi kelurahan juga harus dibantu dan diberdayakan lewat penggelontoran anggaran dana kelurahan.
Presiden Joko Widodo sebelumnya meminta rencana pemerintah untuk mengalokasikan dana kelurahan tidak dihubung-hubungkan dengan agenda politik.
"Bukan hanya di desa saja yang ada dana desa, tapi kelurahan juga membutuhkan (dana) untuk memperbaiki selokan, memperbaiki jalan di kampung-kampung, sehingga tahun depan akan ada dana kelurahan, tapi kok ramai? Saya juga heran," kata Presiden Joko Widodo pada Selasa, (23/10).
Presiden menyampaikan hal itu saat pembagian 5.000 Sertifikat Hak atas Tanah untuk warga Jakarta Selatan.
