Bisnis.com, JAKARTA --IndonesiaLeaks baru-baru ini memunculkan perdebatan publik.
Beberapa media yang bekerja sama dengan platform tersebut merilis hasil laporan investigasi terkait skandal korupsi.
IndonesiaLeaks membeberkan kasus suap pengusaha daging Basuki Hariman kepada hakim konstitusi Patrialis Akbar pada Januari 2017. pada 2 Oktober 2018.
Setelah laporan tersebut muncul, lahir pandangan-pandangan yang mengatakan hasil laporan investigasi tersebut adalah hoaks atau berita bohong.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Nawawi Baharudin memastikan pandangan tersebut tidak sesuai.
Disebutkan Nawawi informasi yang masuk ke dalam platform IndonesiaLeaks sudah sesuai dengan standar informasi jurnalistik.
Kronologi Kelahiran Indonesialeaks
Eksekutif Direktur Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN) Eni Mulia mengatakan ide yang mendorong liputan-liputan investigasi sudah digagas sejak Februari 2017.
"Saat itu terjadi mini conference yang dihadiri sejumlah pemimpin redaksi media massa di Indonesia dan juga ada sebuah lembaga yang namanya Free Press Unlimited (FPU) dari Belanda," ujarnya di Sekretariat Aliansi Jurnalis Independen, Jakarta, Minggu (14/10/2018).
IndonesiaLeaks, lanjut Eni, bermitra dengan FPU yang memberi bantuan dana untuk membantu proses pembuatan platform itu.
"Karena tentu saja (Indonesialeaks) membutuhkan (sistem) security yang sangat tinggi. Kita bekerja dengan narasumber yang anonim," lanjut Eni.
Setelah platform IndonesiaLeaks dapat berjalan dengan baik, semua biaya ditanggung semua media yang tergabung dalam IndonesiaLeaks.
Pada Juli sampai Desember 2017, IndonesiaLeaks melakukan sosialisasi publik. LBH Pers misalnya, mengadakan workshop dengan para pengacara mengenai cara melindungi informan publik apabila mendapatkan gugatan hukum.
Desember 2017, IndonesiaLeaks beraudiensi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Pada 7 Desember 2017, sejumlah akun IndonesiaLeaks diluncurkan. Termasuk menayangkan video pendek tentang Indonesialeaks di comutter line.
Empat hari kemudian, tepatnya 11 desember 2017, IndonesiaLeaks beraudiensi dengan Dewan Pers untuk memperkenalkan platform tersebut kepada publik.
Pada 14 Desember 2017 IndonesiaLeaks secara resmi diluncurkan ke publik. Peluncuran Indonesialeaks disertai penandatanganan kesepakatan kerja sama oleh sembilan pemimpin media dan lima Civil Society Organisation (CSO).
Informasi Pertama Masuk IndonesiaLeaks
Dokumen pertama yang diterima IndonesiaLeaks dari informan publik datang pada 21 Desember 2017.
Pada 31 Januari 2018, IndonesiaLeaks bertemu dengan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia.
Dua hari kemudian, 2 Februari 2018, Indonesia:eaks yang saat itu datang atas nama LBH Pers beraudiensi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pada 5 Agustus, Festival IndonesiaLeaks diadakan di Perpustakaan Nasional di Jakarta.
Sekitar dua bulan setelah penyelenggaraan festival di Perpustakaan Nasional, tepatnya 8 Oktober 2018, sejumlah media yang tergabung ke dalam IndonesiaLeaks secara serentak menerbitkan hasil laporan investigasi pertama.
Kultur Kolaborasi Antarmedia
Berbeda dari Wikileaks, IndonesiaLeaks menerbitkan hasil laporan investigasi setelah melalui proses jurnalistik. Sementara itu, Wikileaks menerbitkan data atau informasi secara mentah dengan sedikit pengantar.
Selain itu, yang perlu ditekankan terkait IndonesiaLeaks adalah pemahaman bahwa platform tersebut mengedepankan harapan terjadinya kolaborasi antarmedia.
Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Abdul Manan melihat ke depannya platform IndonesiaLeaks akan menciptakan kultur yang kolaboratif di antara media massa nasional.
"Kita melihat di media-media internasional, sudah sangat lazim misalnya The New York Times mengutip hasil investigasi The Guardian," paparnya.
Kultur persaingan yang begitu ketat, jelas Abdul, tidak begitu bagus untuk perkembangan jurnalisme di Indonesia.
Oleh sebab itu, upaya kolaborasi harus didorong, salah satunya melalui IndonesiaLeaks.
Pemerintah, lanjutnya, layak memberikan dukungan kepada IndonesiaLeaks.
