Bisnis.com, JAKARTA – Kemarahan publik atas hukuman mati yang dijatuhkan kepada seorang pria berusia 29 tahun mendorong pemerintah Malaysia memulai pembicaraan untuk melegalkan ganja demi keperluan medis.
Kabinet pemerintah Malaysia dengan singkat membahas manfaat medis dari ganja dalam sebuah pertemuan pekan lalu serta telah memulai pembicaraan awal dan informal tentang amandemen undang-undang terkait, seperti diungkapkan Menteri Air, Tanah, dan Sumber Asli Xavier Jayakumar dalam sebuah wawancara pada Selasa (25/9/2018) di Putrajaya, pusat pemerintahan negara.
Saat ini, fokus masih tertuju untuk membatalkan hukuman mati yang dijatuhkan bulan lalu kepada seorang pria karena memiliki, memroses, dan mendistribusikan minyak ganja untuk obat.
Perdana Menteri Mahathir Mohamad telah menyatakan bahwa putusan dan undang-undang terkait harus ditinjau di negara itu, di mana lebih dari separuh populasinya adalah umat muslim.
“Kabinet telah mencapai konsensus untuk menghapus hukuman mati dalam kasus pria itu, tetapi mengumpulkan dukungan untuk melegalisasi ganja medis akan menjadi perjuangan yang berat,” kata Xavier, seperti dikutip Bloomberg.
“Akan membutuhkan sedikit dorongan dan pembuktian menyangkut topik ini. Pandangan pribadi saya sendiri adalah bahwa jika itu memiliki manfaat medis, maka bisa menjadi bahan yang diatur dan dapat digunakan oleh Kementerian Kesehatan sebagai resep obat.”
Kanada telah menjadi negara pertama dalam hal pengembangan sektor ganja untuk keperluan medis, dengan menciptakan industri ganja senilai lebih dari US$60 miliar menjelang legalisasi penggunaan ganja bulan depan.
Di Asia Tenggara, perdagangan obat-obatan terlarang dapat diganjar hukuman mati, dimana hanya ada sedikit perbedaan antara mariyuana dan obat-obatan terlarang seperti kokain.
Indonesia telah menghadapi kecaman dunia karena mengeksekusi pelaku bisnis obat-obatan terlarang, sedangkan perang melawan narkoba yang diusung Presiden Filipina Rodrigo Duterte telah menewaskan sedikitnya 4.000 orang sejak ia menjabat.
Namun, Malaysia tidak sendirian dalam mempertimbangkan industri ganja untuk keperluan medis. Organisasi Farmasi Pemerintah Thailand, sebuah unit dari Kementerian Kesehatan Masyarakat, diketahui sedang berupaya membujuk pemerintah militernya untuk menyetujui studi tentang bahan tersebut sehingga dapat memasarkannya untuk keperluan medis.
Tantangan bagi Malaysia, yang masih memberlakukan hukuman mati untuk beberapa pelanggaran perdagangan narkoba, adalah bagaimana merumuskan undang-undang baru yang cukup spesifik untuk membedakan marijuana demi keperluan medis yang berlawanan dengan tujuan rekreasi dan penggunaan lainnya.
Kementerian Kesehatan, yang memiliki keputusan final terkait hal ini, tetap skeptis tentang manfaat medis dari ganja karena kurangnya bukti, menurut Xavier.
Perlu ada lobi untuk mendapatkan lebih banyak dukungan di antara para menteri, mempertimbangkan opini publik tentang masalah ini, dan mengadakan diskusi formal dengan kementerian-kementerian yang bertanggung jawab atas isu kesehatan, lingkungan, dan perdagangan.
“Ini sudah dilakukan di negara-negara tertentu," kata Xavier. “Jika itu akan digunakan untuk tujuan pengobatan, itu dapat digunakan. Bukan untuk tujuan sosial, tetapi untuk tujuan pengobatan.”
