Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro menyatakan anggaran untuk pendidikan vokasi dari sejumlah kementerian mencapai Rp14 triliun pada 2019.
Jumlah anggaran tersebut, sambungnya, meningkat dibandingkan dengan seluruh anggaran pendidikan vokasi dari sejumlah kementerian yang mencapai di bawah Rp10 triliun pada 2018.
Seperti diketahui, pemerintah berencana memfokuskan arah pembangunan negara dalam hal peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia pada 2019. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas tersebut adalah melalui pendidikan vokasi.
Bambang mengatakan pemerintah berencana memberikan perhatian lebih kepada pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi itu, menurutnya, tidak hanya di Kementerian Tenaga Kerja atau perguruan tinggi melainkan juga di sektor-sektor.
"Misalnya, sekarang kita prioritas di pariwisata. Kita perlu mendatangkan turis lebih banyak. Maka, vokasi pariwisata diperkuat. Lalu kita ingin menghidupkan kembali industri, maka otomatis vokasi di industri diperkuat," katanya ketika ditemui di lingkungan Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/8/2018) seusai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna.
Bambang mengatakan peningkatan kualitas hidup itu dimulai dari standar hidup sampai kualitas ketika individu itu hendak masuk ke pasar kerja. "Jadi, yang pertama itu standar hidupnya. Jadi dipastikan soal kemiskinan itu harus bisa dikeluarkan. Kemudian layanan pendidikan dan kesehatan dan infrastruktur dasar seperti air minum dan sanitasi," kata Bambang.
Sementara itu, Sidang Kabinet Paripurna dengan topik Nota Keuangan dan Rancangan APBN Tahun Anggaran 2019 tersebut membahas mengenai peningkatan kualitas SDM Indonesia.
"Kembali lagi saya menegaskan bahwa prioritas pengembangan sumber daya manusia menjadi tekanan dan perhatian dari setiap kementerian yang ada," kata Presiden Jokowi dalam kata pengantar sidang kabinet tersebut.
Dalam pengembangan SDM tersebut, Jokowi berharap adanya perhatian terhadap sekolah vokasional, pelatihan vokasional, politeknik, kemitraan dengan industri, peningkatan (upgrading) di ketenagakerjaan serta kementerian lain. "Kalau ada hal yang berkaitan dengan pengembangan SDM segera dimasukkan (ke Nota Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran 2019)," katanya.
