'Ngotot' Soal Dana Tembok Perbatasan, Trump Ancam Government Shutdown

Isu government shutdown alias penghentian layanan pemerintahan di Amerika Serikat (AS) kembali menghantui.
Renat Sofie Andriani | 30 Juli 2018 07:39 WIB
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. - Reuters

Bisnis.com, JAKARTA – Isu government shutdown alias penghentian layanan pemerintahan di Amerika Serikat (AS) kembali menghantui.

Presiden Donald Trump mengancam akan membuat pemerintah federal menghentikan layanannya jika Partai Demokrat tidak menyetujui dana pembangunan tembok perbatasan yang diusungnya ataupun mendukung perubahan hukum imigrasi.

“Saya akan bersedia untuk 'menutup' pemerintahan jika Demokrat tidak memberi kami suara untuk Keamanan Perbatasan, yang mencakup Tembok!” tulis Trump di Twitter, dikutip Reuters.

Akan tetapi, Trump perlu mengingat satu hal. Gangguan dalam operasional pemerintah federal dapat menjadi bumerang baginya jika para pemberi suara menyalahkan Partai Republik, yang mendominasi kursi di Kongres, karena terjadinya gangguan tersebut.

Trump diketahui telah beberapa kali mengancam shutdown sejak menjabat pada tahun 2017. Ini dilakukannya sebagai upaya untuk mendapatkan prioritas imigrasi dalam anggaran pengeluaran Kongres, terutama pendanaan untuk tembok di sepanjang perbatasan AS bagian selatan.

Tak tanggung-tanggung, dana yang diiginkan Trump untuk membangun tembok mencapai US$25 miliar.

“Saya kira itu [shutdown] tidak akan membantu, jadi mari kita coba menghindarinya,” ujar Senator Republik Ron Johnson, juga Chairman Senat Komite Keamanan Dalam Negeri, kepada CBS.

Pihak Kongres harus menyetujui langkah pengeluaran untuk mendanai pemerintah dengan batas waktu 30 September.

Meskipun Partai Republik mendominasi baik di Senat maupun Dewan Perwakilan AS, ketidaksepakatan antara kubu beraliran moderat dan konservatif dalam partai tersebut telah menghambat proses legislatif yang cepat.

Pendapat warga Amerika memang telah terbagi sehubungan dengan kebijakan tentang imigrasi. Sekitar 81% dari anggota Partai Republik menyetujui penanganan Trump atas masalah tersebut, menurut jajak pendapat Reuters/Ipsos yang dirilis bulan ini.

Kebuntuan atas tingkat pengeluaran dan imigrasi sempat menyebabkan penghentian layanan pemerintah sementara, sebagian besar selama akhir pekan, pada bulan Januari dan Februari.

Pada Juni, DPR AS menolak RUU imigrasi yang didukung oleh kubu konservatif dalam Partai Republik.

Seperti diketahui, Trump telah membuat undang-undang imigrasi yang lebih ketat menjadi inti dari pemerintahannya. Yang terkini adalah, pemisahan anak-anak imigran ilegal dari orangtuanya di perbatasan AS-Meksiko.

 

Tag : Donald Trump
Editor : Fajar Sidik

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top