Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Rencana Hak Angket Pengangkatan Iriawan, Begini Prosedurnya

Wacana hak angket terkait diangkatnya Komjen Pol M. Iriawan menjadi Penjabat Gubernur Jawa Barat menjadi dukungan dan penolakan sendiri di internal legislatif. Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan hak angket harus dilakukan jika ada kebijakan yang bertentangan dengan undang-undang.
Jaffry Prabu Prakoso
Jaffry Prabu Prakoso - Bisnis.com 22 Juni 2018  |  10:36 WIB
Gubernur Jawa Barat periode 2013-2018 Ahmad Heryawan (kedua kanan) berjalan bersama Penjabat Gubernur Jawa Barat terpilih Komjen Pol M. Iriawan (kiri) dan Sekda Jabar Iwa Karniwa (kedua kiri) sebelum pelantikan di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat, Senin (18/6/2018). - ANTARA/M Agung Rajasa
Gubernur Jawa Barat periode 2013-2018 Ahmad Heryawan (kedua kanan) berjalan bersama Penjabat Gubernur Jawa Barat terpilih Komjen Pol M. Iriawan (kiri) dan Sekda Jabar Iwa Karniwa (kedua kiri) sebelum pelantikan di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat, Senin (18/6/2018). - ANTARA/M Agung Rajasa

Bisnis.com, JAKARTA -- Anggota DPR berencana melakukan hak angket kepada pemerintah atas dipilihnya Komisaris Jenderal (Komjen) Pol M. Iriawan sebagai Pejabat Gubernur Jawa Barat (Jabar).

Wacana tersebut menjadi dukungan dan penolakan sendiri di internal legislatif. Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan hak angket harus dilakukan jika ada kebijakan yang bertentangan dengan undang-undang.

"Terkait wacana hak angket, itu memang salah satu hak dan kewenangan penyelidikan tertinggi dalam suatu negara demokrasi yang dimiliki dewan sebagai salah satu tools atau alat kontrol Dewan dalam melakukan pengawasan terhadap suatu pemerintahan," paparnya, Jumat (22/6/2018).

Aturan mengenai hak angket diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3).

Sesuai pasal 79 ayat 3, hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Sarat dan tahapan hak angket diatur lebih rinci di pasal 199, yang menyatakan bahwa hak angket diusulkan paling sedikit oleh 25 orang anggota DPR dan lebih dari 1 fraksi.

Pengusulan hak angket harus disertai dokumen yang memuat materi kebijakan dan/atau pelaksanaan undang-undang yang akan diselidiki serta alasan penyelidikan.

Oleh karena itu, jelas Bambang, anggota dewan tidak sembarangan menggunakan hak istimewa tersebut. Dewan boleh menggunakan hak angket, tapi harus memenuhi unsur adanya dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan oleh Pemerintah.

"Menurut pandangan saya pribadi, kebijakan pengangkatan Komjen Pol M. Iriawan itu selain memang menjadi domain pemerintah juga tidak ada aturan atau UU yang dilanggar," tuturnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Pilkada Serentak Hak Angket
Editor : Annisa Margrit
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top