Presiden Jokowi Sampaikan Prioritas Indonesia Dalam DK PBB

Komitmen Indonesia untuk memperkuat ekosistem perdamaian dan stabilitas dunia dengan menyelesaikan konflik secara damai menjadi menjadi isu penting yang dibawa dalam keanggotan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).
David Eka Issetiabudi | 12 Juni 2018 14:05 WIB
Dewan Keamanan PBB - webtv.un.org

Bisnis.com, BOGOR— Komitmen Indonesia untuk memperkuat ekosistem perdamaian dan stabilitas dunia dengan menyelesaikan konflik secara damai menjadi menjadi isu penting yang dibawa dalam keanggotan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

Presiden Joko Widodo mengatakan kepercayaan dunia untuk memilih Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB, menjadi tanggung jawab yang harus ditunaikan dengan baik. Jumat lalu (8/6/2018), Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap DK PBB untuk periode 2019 – 2020 dengan memperoleh 144 suara dari 190 suara yang diperebutkan.

Selain Indonesia, negara-negara lain yang juga terpilih menjadi anggota Dewan Keamanan PBB periode sama antara lain Jerman, Belgia, Republik Dominika, dan Afrika Selatan.

Kelima negara ini akan bergabung dengan lima negara anggota tetap PBB yang memegang hak veto, (Amerika Serikat, Inggris, Prancis, RRC dan Rusia) serta lima negara anggota tidak tetap lainnya (Pantai Gading, Guinea Ekuatorial, Kuwait, Peru dan Polandia).

“Kita ingin memperkuat ekosistem perdamaian dan stabilitas dunia dengan memperkuat budaya penyelesaian konflik secara damai,” katanya di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (12/6/2018).

Momentum masuknya Indonesia, juga dimanfaatkan untuk memperkuat sinergi antara organisasi kawasan dan jajaran DK PBB. Selain itu, Jokowi mengharapkan bahwa Indonesia dapat meningkatkan pendekatan komprehensif dalam menangani kejahatan lintas batas termasuk di dalamnya adalah terorisme.

“Kita ingin mensinergikan upaya penciptakan perdamaian dengan pencapaian agenda pembangunan 2030,” tambahnya.

Jokowi juga berpesan kepada Menlu Retno Marsudi untuk memberikan prioritas terhadap isu Palestina. Menurutnya, isu tersebut menjadi prioritas bagi Indonesia dalam DK PBB. Jokowi pun meminta Menlu dalam enam bulan ke depan agar mempersiapkan diri secara baik, untuk Indonesia duduk di DK PBB mulai 1 Januari 2019.

Pada kesempatan yang sama, Menlu Retno Marsudi mengatakan akan menegaskan keberpihakan Indonesia terhadap isu Palestina dalam keanggotaan DK PBB.

“Indonesia selalu bersama Palestina,” tegasnya.

 

Tag : jokowi
Editor : Linda Teti Silitonga

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top