Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengklaim pengadaan barang dan jasa logistik pemilu berbasis katalog elektronik atau e-katalog mampu menekan biaya hingga 85% dari harga penghitungan sendiri (HPS).
Kepala Subbagian Standar Barang dan Jasa Biro Logistik KPU Fandu Dwiadma menjelaskan e-katalog mempermudah dan mempercepat proses pengadaan, kepastian penyedia, jaminan kualitas dan standarisasi spesifikasi teknis barang.
Selain itu, proses tersebut menghemat sumber daya manusia karena hanya membutuhkan pejabat pembuat komitmen dan pejabat pengadaan, serta dapat mengurangi resiko pengadaan dan dampak hukumnya.
“Yang paling signifikan adalah efisiensi anggaran. Kalau pengadaan biasanya biaya hanya selisih sedikit dengan HPS, sekarang melalui e-katalog ini bisa hanya 15% dari HPS,” ungkapnya melalui siaran pers pada Kamis (3/5/2018).
Untuk logistik pemilihan kepada daerah serentak 2018, kata Fandu, katalog sektoral terdapat tujuh jenis barang yaitu surat suara, tinta, segel, hologram, kotak suara, bilik suara, dan buku panduan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).
“Proses pengadaan katalog tersebut dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan atau ULP KPU RI, sehingga KPU provinsi serta KPU kabupaten dan kota tinggal melakukan pesanan pembelian barang di prakatalog.lkpp.go.id, seperti halnya jika kita melakukan belanja daring,” ujar Fandu.
