Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia berpotensi menduduki peringkat keempat negara dengan perekonomian terkuat di dunia. Namun, pengembangan potensi desa yang belum terpetakan masih menjadi hambatan.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putri Sandjojo mengungkapkan bahwa berdasarkan data PricewaterhouseCoopers (PwC), Indonesia berpotensi merangkak naik dalam peringkat ekonomi dunia.
“Kalau bisa mempertahankan stabilitas sosial, kita bisa jika mempertahankan stabilitas politik, dan kita bisa jika mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi," ujar Eko dalam siaran persnya, Rabu (25/4/2018).
Seperti dilansir dari situs resmi PwC, John Hawksworth, Chief Economist PwC, mengatakan Indonesia akan berada di peringkat 5 pada 2030 dengan estimasi GDP US$5.424 miliar. Indonesia juga berpotensi naik ke peringkat 4 pada 2050 dengan estimasi GDP US$ 10.502 miliar berdasarkan nilai GDP dengan metode perhitungan Purchasing Power Parity.
"Posisi tersebut akan menjadikan Indonesia dengan perekonomian big emerging market, dengan perekonomian terkuat di Asia Tenggara," kata Eko saat meresmikan Rembug Desa Regional Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2018 di Pekanbaru.
Oleh karena itu, dia pun meyakini pertumbuhan ekonomi 5,4%, dengan tingkat inflasi 3,5% pada tahun ini akan terwujud. "Belanja negara juga dianggarkan Rp2.204,4 triliun, dengan defisit mencapai Rp325,9 triliun, total subsidi yang dianggarkan semakin meningkat menjadi Rp172,4 triliun," ujar Eko.
Namun, Eko mengatakan masih ada sejumlah kendala untuk menaikkan potensi ekonomi nasional itu, yakni potensi perekonomian di tingkat desa yang masih belum fokus dan terpetakan.
"Sekarang desa harus memetakan fokusnya apa. Dan nanti akan dicarikan pihak swasta untuk pengembangannya. Solusinya seperti itu. Karena dari sekian banyak dana desa yang disalurkan pemerintah selama ini, hanya mampu terserap 30% terserap pada sektor lapangan kerja," katanya.
Persoalan perputaran perekonomian desa juga masih berkutat dengan tengkulak yang lebih memanfaatkan peluang potensi ekonomi di desa. "Kalau masalah ini tidak segera dipetakan dan diselesaikan, yakinlah tengkulak akan merajalela dan hasil panen petani akan diambil dengan harga murah," ujar Eko.
Masalah lain yang dialami masyarakat dampak dari kondisi tersebut yakni risiko kerugian yang besar sehingga perbankan dan swasta memilih untuk tidak menyalurkan bantuan kreditnya.
"Kalau pola seperti ini yang dipertahankan maka masyarakat dan desa tidak punya skala ekonomi yang besar. Akibatnya masyarakat kesulitan untuk memasarkan produknya," ujar Eko.
