Bisnis.com,JAKARTA - Pemerintah diminta jangan terpengaruh dengan isu penyaluran dana CSR PT Telkom karena hanya bersumber dari media sosial.
Ketua Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arif Puoyono mengatakan tudingan Telkom melakukan diskriminasi dalam penyaluran CSR sangat tidak berdasar dan patut dipertanyakan lantaran bersumber dari media sosial twitter.
“Telkom itu perusahaan terbuka dan setiap kegiatan perusahaan mulai dari pengembangan usaha dan penyaluran CSR sebagai kewajiban badan usaha yang beroperasi di Indonesia harus dilaporkan secara transparan dan pengunaan CSR juga diawasi oleh Kementrian BUMN. Jadi sangat tidak mungkin pembagian CSR Telkom didasarkan pada subyektivitas berbau agama,” ujarnya dalam siaran persnya, Rabu (25/4/2018).
Dia mengatakan, patut dicurigai bahwa isu pembagian CSR diskriminatif dan aksi aksi demo ke Telkom muncul jelang pelaksanaan RUPS dan isu ini menurutnya diarahkan untuk mendiskreditkan direksi Telkom.
“Patut diduga ada pihak luar yang menyeponsori untuk mendiskreditkan. Bisa saja dari bekas vendor Telkom yang kontraknya sudah tidak dilanjutkan lagi karena merugikan atau pihak internal yang ingin meraih keuntungan pribadi,” lanjutnya.
Karena itu, lanjutnya, Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu meminta Kementerian BUMN tidak memedulikan isu penyaluran CSR tersebut karena sengaja mendiskreditkan manajemen yang selama Pemerintahan Joko Widodo berkinerja sangat bagus .
“Bagi yang ingin bernafsu jadi direksi Telkom Jangan pakai isu SARA untuk mendiskreditkan manajemen Telkom. Sudah terbukti kok banyak program CSR selama ini memberikan dampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kemajuan pendidikan masyarakat,” pungkasnya.
Seperti diketahui, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengkritik Telkom karena dianggap diskriminatif dalam hal penyaluran dana CSR yang berjumlah Rp3,5 miliar kepada golongan tertentu.
