Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Tindak Korupsi Terbanyak di Bidang Pendidikan

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan mengatakan idealnya pendidikan harus menjadi tempat yang benar-benar bersih dari korupsi, tetapi faktanya justru di bidang pendidikan paling banyak ditemukan tindakan korupsi baik di provinsi maupun kabupaten-kota.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno (kiri), Wadirut PT DGI Johanes Adi Widodo (kedua kanan) dan Mantan Anggota DPR dari Fraksi Demokrat Angelina Sondakh (kanan) bersaksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan alkes RS Khusus Pendidikan Kedokteran di Universitas Udayana dan kasus proyek Wisma Atlet Palembang dengan terdakwa Dudung Purwadi (kiri) di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (30/8)./ANTARA-Akbar Nugroho Gumay
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno (kiri), Wadirut PT DGI Johanes Adi Widodo (kedua kanan) dan Mantan Anggota DPR dari Fraksi Demokrat Angelina Sondakh (kanan) bersaksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan alkes RS Khusus Pendidikan Kedokteran di Universitas Udayana dan kasus proyek Wisma Atlet Palembang dengan terdakwa Dudung Purwadi (kiri) di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (30/8)./ANTARA-Akbar Nugroho Gumay

Bisnis.com, JAKARTA -  Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan mengatakan idealnya pendidikan harus menjadi tempat yang benar-benar bersih dari korupsi, tetapi  faktanya justru di bidang pendidikan paling banyak ditemukan tindakan korupsi baik di provinsi maupun kabupaten-kota.

"Pendidikan harus menjadi tempat yang benar-benar bersih dari korupsi, karena pendidikan yang membawa Indonesia ke depan dan harus bersih dari korupsi," ujar Basaria dalam seminar perempuan antikorupsi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) di Jakarta, Senin (19/3/2018).

Basaria mengatakan bagaimana seluruh tempat pendidikan di Tanah Air, mulai dari tingkat rendah dan tinggi tidak ada korupsi.

"Namun faktanya justru di bidang pendidikan yang paling banyak tindakan korupsi baik provinsi maupun kabupaten dan kota, karena anggaran pendidikan banyak 20 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)".

Menurut Basaria, pihaknya akan melakukan kajian mengenai pentingnya pengawasan dari daerah.

Oleh karena itu, dia meminta agar dana untuk alokasi pendidikan tersebut harus dikawal agar dapat dimanfaatkan para pendidik untuk pendidikan.

Tugas KPK, kata dia, di bidang pencegahan dan penindakan. Sementara, penindakan adalah bagian dari pencegahan yang paling efektif dibandingkan memberi efek jera pada para pelaku.

"Ini yang menjadi perhatian KPK dibidang pencegahan. Itu sebabnya, mulai 2016 pendidikan antikorupsi sudah dimulai dari tingkat pendidikan anak usia dini (PAUD). Kami melakukan sosialisasi pada para pendidik, agar mereka bisa bicara tentang antikorupsi sehingga bisa mengajarkan anak-anak nilai kejujuran," terang dia.

Nilai-nilai antikorupsi, sambung dia, harus dimulai sejak dini. Bagaimana anak-anak harus jujur dan disiplin tidak dalam teori saja tetapi tindakan.

Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan perlu ada pengawasan dari daerah karena 70 persen anggaran pendidikan ada di daerah.

"Jadi memang perlu ada pengawasan langsung dari daerah. Itu yang akan ditindaklanjuti nanti," kata Muhadjir.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Newswire
Sumber : ANTARA

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper