Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah mengklaim sedang membangun kemandirian industri pertahanan nasional dengan tujuan mengurangi volume impor senjata.
Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pertahanan Marsekal Madya TNI Hadiyan Sumintaatmadja dalam Seminar Perdagangan Pertahanan Indonesia-Inggris di Jakarta, Kamis (15/3/2018).
"Kami melakukan bentuk kerja sama dengan berbagai negara, termasuk Inggris, dengan tujuan memandirikan industri pertahanan dalam rangka memenuhi alat-alat pertahanan," ujarnya, seperti dilansir dari Antara.
Pengadaan alat pertahanan disebut bukan untuk mengancam negara lain tapi sebagai bentuk pertahanan Indonesia.
Menurut laporan Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) 2017, Indonesia masuk dalam daftar 10 besar negara pengimpor barang pertahanan terbesar dunia, yakni di peringkat 10.
Hadiyan menuturkan Indonesia harus dapat menjaga posisinya untuk tidak naik ke urutan yang lebih tinggi alias mengimpor lebih banyak.
"Saya ingin angkanya menjadi lebih jauh ke posisi yang lebih rendah. Bahkan, kalau perlu menghilang dari daftar itu dan malah menjadi eksportir persenjataan," lanjutnya.
Di sisi lain, banyak pihak yang menuntut transparansi dalam proses pengadaan benda-benda pertahanan dan persenjataan, baik yang sudah bisa dibuat di dalam negeri maupun yang masih diimpor utuh. Peta jalan kemandirian industri persenjataan dalam negeri sudah tercantum dalam UU Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.
Seminar ini sekaligus menjadi ajang penjajakan kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Inggris, termasuk memahami ketentuan serta kemampuan industri pertahanan Indonesia.
Sebanyak 13 perusahaan Inggris sudah melakukan kunjungan ke 4 BUMN pertahanan nasional, yakni PT Pindad (Persero), PT Dirgantara Indonesia (Persero), PT PAL Indonesia (Persero), dan PT LEN Industri (Persero).
Duta Besar Inggris untuk Indonesia Moazzam Malik menyatakan kedua negara telah memiliki hubungan yang kuat di berbagai bidang. Penjajakan potensi kerja sama di bidang sektor lainnya pun terus dilakukan untuk menciptakan lapangan kerja.
Berdasarkan data SIPRI, impor senjata Indonesia meroket sebesar 193% antara periode 2008-2012 dan 2013-2017.
