PBB Pastikan Tak Ikut Koalisi Pendukung Jokowi

Setelah ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2019, Partai Bulan Bintang (PBB) langsung mengambl sikap dengan memastikan diri tidak akan merapat ke koalisi Presiden Joko Widodo (Jokowi).
John Andhi Oktaveri
John Andhi Oktaveri - Bisnis.com 07 Maret 2018  |  10:34 WIB
PBB Pastikan Tak Ikut Koalisi Pendukung Jokowi
Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra (kedua kanan) dicium oleh Ketua Mahkamah Partai M Yasin Ardhy (kedua kiri) usai sidang ajudikasi antara PBB dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Gedung Bawaslu, Jakarta, Minggu (4/3). Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memutuskan Partai Bulan Bintang sah sebagai peserta Pemilu 2019. ANTARA FOTO - Akbar Nugroho Gumay

Kabar24.com, JAKARTA — Setelah ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2019, Partai Bulan Bintang (PBB) langsung mengambl sikap dengan memastikan diri tidak akan merapat ke koalisi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Di tengah partai-partai yang sudah seperti koor mendukung Jokowi, apalagi sebagai calon tunggal, lebih baik PBB membangun kekuatan oposisi mengkritisi kebijakan pemerintah," ujar Yusril dalm keterangnnya kepada wartawan, Rabu (7/3/2018).

Menurutnya, PBB tak tergoda dengan kekuasaan. Yusril pun mengingatkan kepada seluruh kader PBB untuk mempersiapkan diri menjadi penyeimbang kekuasaan pemerintah.

"Saya meminta kepada warga PBB agar jangan mudah tergoda dengan kekuasaan. Warga PBB lebih baik mempersiapkan diri sebagai kekuatan penyeimbang kekuasaan untuk membangun bangsa dan negara yang lebih baik di masa datang," ujarnya.

PBB akhirnya ditetapkan sebagai partai peserta Pemilu 2019 setelah menang melawan KPU lewat sengketa pemilu di Bawaslu. PBB mendapat nomor urut 19.

PBB menargetkan kembali masuk ke DPR sebagaimana terjadi di awal reformasi.

"PBB ini akan berjuang minimal melampaui batas 4%. Dan kembali ada Fraksi PBB di DPR RI. Itu yang akan kami perjuangkan dan Insya Allah kami akan mencapai itu," ujar Yusril.

Berbeda dengan nasib PBB, Partai Persatuan dan Kaadilan (PKPI) akhirnya gagal ikut sebagai peserta pemilu. Pasalnya, partai yang dipimpin oleh Hendro Priyono itu gagal menempatkan kepengurusan 75% di kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
Pilpres 2019

Editor : Nancy Junita

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top