Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

PKH Instrumen Efektif Kurangi Kemiskinan

Pemerintah masih menganggap Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai strategi ampuh memangkas kemiskinan sehingga kembali berencana menaikkan alokasi anggarannya pada tahun mendatang.
Presiden Joko Widodo (kedua kiri) berdialog dengan warga saat penyerahan secara simbolik Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Lapangan Syech Yusuf, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Kamis (15/2/2018)./ANTARA-Yusran Uccang
Presiden Joko Widodo (kedua kiri) berdialog dengan warga saat penyerahan secara simbolik Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Lapangan Syech Yusuf, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Kamis (15/2/2018)./ANTARA-Yusran Uccang

Kabar24.com, JAKARTA — Pemerintah masih menganggap Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai strategi ampuh memangkas kemiskinan sehingga kembali berencana menaikkan alokasi anggarannya pada tahun mendatang.

Saat ini, Bappenas tengah mengkaji kenaikan alokasi anggaran Program Keluarga Harapan (PKH) baik dari segi kenaikan jumlah rupiah maupun penerimanya.

"Kita melihat PKH itu salah satu instrumen anggaran yang sangat efektif mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Saat ini PKH diberikan kepada 10 juta penerima dgn besaran yg diterima secara rupiah kira-kira 10% dari pengeluaran rumah tangga mereka," kata Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro di Istana Negara, Senin (5/3/2018).

Meskipun langkah simulasi tengah dilakukan, dia meyakini penambahan jumlah penerima dan alokasi PKH ke tiap penerima masih cukup memungkinkan dari segi asumsi anggaran tahun depan.

Tak hanya itu, meski membebani anggaran, Bambang menekankan pengaruh PKH terhadap penurunan angka kemiskinan dan ketimpangan juga sangat besar.

Saat ini, jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) PKH ditargetkan berjumlah 10 juta atau bertambah dari realisasi tahun sebelumnya sebanyak 6 juta. Angka ini mewakili setidaknya 16% dari pengeluaran rumah tangga nasional.

Kenaikan PKH juga tidak hanya dari segi jumlah penerimanya saja. Merujuk pada APBN 2018, anggaran PKH pada 2018 naik 56% menjadi Rp17,3 triliun jika dibandingkan dengan tahun lalu.

Dengan penambahan KPM sebanyak 10 juta pada 2017, pemerintah optimistis tingkat kemiskinan bisa ditarik turun ke bawah 10%. Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis tingkat kemiskinan per September 2017 mencapai 10,12%.

"Kalau 2019 kita lakukan dengan menambah jumlah maupun rupiahnya [KPH], kemiskinan bisa turun di bawah 9%," ujarnya.

Hal itu sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo dalam Sidang Kabinet Paripurna Kerangka Ekonomi Makro dan Kebijakan Fiskal 2019 yang ingin menaikkan alokasi PKH hingga 20% dari total pengeluaran rumah tangga tahun mendatang.

"Saya minta untuk program PKH segera dirampungkan di awal-awal ini sebelum bulan Maret ini selesai untuk penerima 10 juta keluarga. Kemudian yang tahun depan, saya minta agar rupiah yang diberikan kepada peserta PKH bisa paling tidak dilipat dua kali," katanya.

Dia mengaku sudah mendiskusikan hal tersebut dengan Menteri Bappenas untuk menggenjot alokasi anggaran PKH hingga 20% dari pengeluaran rumah tangga dari sebelumnya 16%.

Menurutnya, kunci kesuksesan PKH adalah tepat sasaran dan tepat waktu. Untuk itu, pendampingan sangat penting untuk memastikan kedua hal tersebut berjalan.

Penambahan nilai PKH yang dibagikan kepada masyarakat diyakininya bakal memangkas angka kemiskinan setidaknya di bawah 9% pada tahun depan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper