Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

PENCEGAHAN KORUPSI: Kantor Staf Presiden Kolaborasi Antarlembaga Agar Lebih Efektif

Kantor Staf Presiden (KSP) memperkuat kolaborasi dengan kementerian dan lembaga untuk mendorong terciptanya sistem pencegahan korupsi yang lebih efektif.
Amanda Kusumawardhani
Amanda Kusumawardhani - Bisnis.com 05 Maret 2018  |  13:22 WIB
Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko bertemu dan berkoordinasi dengan beberapa kementerian dan lembaga, guna mendorong terciptanya sistem kolaborasi pencegahan korupsi yang lebih efektif. - Istimewa
Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko bertemu dan berkoordinasi dengan beberapa kementerian dan lembaga, guna mendorong terciptanya sistem kolaborasi pencegahan korupsi yang lebih efektif. - Istimewa

Kabar24.com, JAKARTA — Kantor Staf Presiden (KSP) memperkuat kolaborasi dengan kementerian dan lembaga untuk mendorong terciptanya sistem pencegahan korupsi yang lebih efektif.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengakui koordinasi masih menjadi permasalahan pokok sehingga struktur kerja yang melibatkan lintas lembaga perlu diperhatikan.

Dia menyebutkan pencegahan korupsi harus dilihat sebagai upaya yang positif bagi lembaga yang diminta untuk melakukan pencegahan korupsi.

“Seorang inspektur kadang tidak disukai karena memberi pendapat bagaimana cara kita bekerja, namun inspektur seharusnya dilihat sedang berupaya mencegah kita melakukan kesalahan yang tidak kita sadari,” urainya, mengutip keterangan resmi, Senin (5/3/2018).

Oleh karena itu, KSP berkomitmen mengurai benang merah ini dengan berkoordinasi dengan kementerian terkait. “Setiap titik rawan korupsi harus kita cegah bersama,” tambah Moeldoko.

Sementara itu, Jimly Ashiddiqie, mantan Ketua Mahkamah Konstitusimenyatakan pencegahan merupakan komponen penting dalam upaya penanganan korupsi.

“Negara harus mengedepankan pencegahan, tidak hanya penindakan. Penindakan adalah alat negara yang baru digunakan jika pencegahan sudah tidak bisa dilakukan," jelasnya

Jimly menambahkan, menurut UU tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), KPK memiliki peran penindakan dan pencegahan. Namun pencegahan tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri sehingga harus ada kolaborasi dari semua pihak.

Dalam kaitan ini, Bivitri Susanti,Dosen Universitas Indonesia, menambahkan upaya kolaborasi antara pemerintah dengan KPK perlu mempertimbangkan posisi KPK yang independen.

Namun independensi ini bukan berarti KPK tidak bisa berkolaborasi dengan Pemerintah dalam hal pencegahan korupsi.

Menurutnya, perlu payung hukum yang tepat supaya bisa mengakomodasi kolaborasi pencegahan korupsi antara KPK dengan Pemerintah.

Payung hukum itu berfungsi untuk memastikan kolaborasi yang lebih efektif tanpa mengurangi independensi KPK. "Payung hukum yang ideal adalah Peraturan Pemerintah,"ucapnya.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

KPK Kantor Staf Presiden
Editor : Stefanus Arief Setiaji

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top