Bisnis.com, JAKARTA - Dewan Keamanan PBB gagal meloloskan resolusi gencatan senjata di Suriah setelah Rusia memberikan memblokir pengajuan resolusi tersebut.
Resolusi itu mencakup penerapan gencatan senjata selama 30 hari untuk memberikan kesempatan bagi berjalannya bantuan kemanusiaan dan evakuasi medis di timur Ghouta. Wilayah di pinggiran Damaskus itu telah menjadi sasaran serangan udara selama hampir sepekan terakhir.
The New York Times melansir Kamis (22/2/2018) waktu setempat, tercatat lebih dari 300 orang tewas dalam berbagai serangan di area itu. Intensitas serangan udara yang tinggi membuat tim penyelamat hanya bisa mencari korban selama interval pengeboman terjadi.
Adapun Reuters menyebutkan, berdasarkan laporan Syrian Observatory for Human Rights, setidaknya 416 orang tewas dan lebih dari 2.100 orang terluka sejak penyerangan terjadi pada Minggu (18/2).
Duta Besar Inggris untuk PBB Stephen Hickey mengatakan kondisi di Ghouta timur adalah neraka di bumi. Sementara itu, Duta Besar Prancis untuk PBB Francois Delatter menyatakan jika PBB berdiam diri maka hal itu akan menjadi kuburan bagi organisasi tersebut.
Namun, Duta Besar Rusia untuk PBB Vasily A. Nebenzya menolak resolusi tersebut. Dia menilai berbagai laporan mengenai Suriah adalah tidak benar dan merupakan bentuk propaganda.
Nebenzya menuding rekan-rekannya di PBB dan para pejabat PBB telah dikelabui oleh berita-berita media global yang menyebarkan rumor yang sama secara terkoordinasi serta berulang.
Ghouta timur, yang wilayahnya terdiri dari lahan-lahan pertanian dan kota-kota kecil, adalah basis pertahanan terakhir yang dikuasai pemberontak Suriah.
Duta Besar Suriah untuk PBB Bashar Al Jaafari memandang tuduhan yang disampaikan AS, Inggris, dan Prancis--yang disebutnya sebagai three musketeers--bahwa Pemerintah Suriah mengebom warga sipil adalah tidak benar. Dia menuduh ketiga negara itu mengacuhkan serangan roket dari para pemberontak yang telah menewaskan banyak orang di Damaskus.
Resolusi tersebut, yang disusun oleh Kuwait dan Swedia serta mendapat dukungan dari hampir semua negara anggota Dewan Keamanan PBB, akhirnya tidak diteruskan ke level pemungutan suara. Namun, beberapa negara anggota masih berharap akan ada kesempatan untuk melakukan voting gencatan senjata pada pertemuan hari ini.
